Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 775,6 miliar sehingga capaiannya melampaui target hingga 115,12 persen.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menjelaskan bahwa lonjakan setoran ini sebagian besar bersumber dari dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Tingginya angka ini membuktikan bahwa wilayah laut semakin diminati sebagai ruang strategis untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan sehingga jumlah permohonan izin pun meningkat drastis.
Pendapatan negara tersebut diraih melalui mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL). KKP mewajibkan setiap pelaku usaha mengajukan izin ini agar tidak terjadi tumpang tindih antar-sektor di wilayah perairan yang sama. Tingkat kepatuhan para pengusaha dalam mengikuti aturan ini juga berada di level tinggi, yakni mencapai 114,71 persen.
Nilai efektivitas penyelenggaraan ruang laut bahkan menyentuh angka 100 persen yang memperlihatkan bahwa tata kelola di birokrasi berjalan sesuai jalur. Dengan sistem yang sudah tertata, setiap permohonan bisa diproses secara jelas dan transparan sehingga memberikan kepastian hukum bagi investor.
Penataan yang ketat ini memastikan bentangan pesisir hingga laut dalam tetap terjaga fungsinya meskipun aktivitas ekonomi di dalamnya terus tumbuh.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
