Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 sebesar Rp43 triliun, dari semula sekitar Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Langkah ini dilakukan setelah muncul berbagai protes dari pemerintah daerah terkait pemangkasan anggaran yang terasa sangat besar.
Meski sudah dinaikkan, angka TKD untuk 2026 tetap lebih rendah dibanding realisasi tahun 2025, yang mencapai sekitar Rp919 triliun. Pemangkasan dari realisasi tersebut memicu sejumlah kepala daerah menaikkan pajak daerah, termasuk PBB-P2, sebagai upaya menutup kekurangan anggaran.
Penambahan Rp43 triliun ini disepakati dalam rapat antara pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan disetujui dalam forum tersebut. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyebut bahwa kenaikan tersebut sebagai respons terhadap aspirasi daerah yang menyuarakan keberatan atas pemangkasan TKD.
Selain TKD, ada perubahan dalam target-pendapatan dan belanja negara di RAPBN 2026. Target pendapatan negara naik tipis sekitar Rp5,9 triliun, terutama dari PNBP dan cukai, sedangkan belanja negara naik lebih besar, sehingga mendorong defisit postur APBN melebar dari estimasi awal. Defisit terbaru diperkirakan mencapai Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68% dari PDB.
Tambahan TKD ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas fiskal di daerah dan meredam keresahan masyarakat. Pemerintah berharap dengan tambahan tersebut, beban fiskal di pemerintah daerah bisa berkurang dan kepastian pelayanan publik tetap terjaga.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
