Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah menyiapkan tiga jalur pendanaan untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini dilakukan guna menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas dari berbagai pihak.
Pernyataan ini dikeluarkan oleh Menkeu Purbaya setelah dirinya didatangi Kepala Otorita Basuki Hadimuljono. Purbaya menerima kunjungan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Basuki hadir bersama sejumlah pejabat dari Otorita IKN.
Langkah pertama yang disiapkan Purbaya adalah menyalurkan pembiayaan dari kas negara lewat APBN. Meski begitu, ia belum mengungkap berapa besar alokasi dana yang bakal digelontorkan untuk kelanjutan proyek IKN.
Selain itu, pemerintah juga membuka opsi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema KPBU. Jalur lainnya adalah mendorong masuknya modal luar negeri atau investasi asing langsung (FDI).
Sebelumnya, Otorita IKN pernah mengajukan permintaan tambahan dana senilai Rp14,92 triliun, namun tidak mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2025). Penolakan tersebut bukan hanya ditujukan untuk Otorita IKN, melainkan juga berlaku bagi seluruh mitra kerja Komisi II DPR RI yang mengajukan penambahan anggaran.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
