forbes global ceo conference 2025 presiden prabowo tegaskan komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi - News | Good News From Indonesia 2025

Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
images info

Acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang diselenggarakan di Hotel The St. Regis, Jakarta. (Sumber | ksp.go.id)


Dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang diselenggarakan di Hotel The St. Regis, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengambil panggung utama untuk menyampaikan visi dan komitmen kuatnya terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam acara yang diselenggarakan pada Rabu, (16/10/2025) tersebut Presiden Prabowo menegaskan tekadnya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh dalam pemerintahan.

Forum internasional yang dihadiri ratusan pemimpin bisnis global itu menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa korupsi merupakan “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas. “Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari laman resmi menpan.go.id.

Dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden Prabowo juga memaparkan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, khususnya di sektor sumber daya alam. Mengutip menpan.go.id, salah satu contoh nyata adalah operasi besar-besaran terhadap aktivitas tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Melalui pengawasan ketat dengan dukungan armada militer dan teknologi modern, pemerintah berhasil menghentikan praktik penyelundupan dan menyelamatkan aset negara dengan nilai mencapai miliaran dolar AS.

Selain di sektor pertambangan, pemerintah juga melakukan penindakan terhadap praktik ilegal di industri perkebunan kelapa sawit. Dari hasil pemeriksaan, sekitar lima juta hektare lahan diketahui bermasalah secara hukum. Pemerintah kemudian mengambil tindakan tegas dengan mencabut konsesi perusahaan yang melanggar dan melibatkan lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Terima kasih telah membaca sampai di sini

🚫 AdBlock Detected!
Please disable it to support our free content.