Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pengesahan penting ini dilaksanakan pada Kamis, (2/10/2025), menandai langkah maju dalam tata kelola sektor pariwisata nasional.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa beleid baru ini akan menjadi pijakan fundamental. Ia menegaskan, RUU Kepariwisataan ini adalah fondasi bagi pengembangan pariwisata Indonesia yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Legislasi ini hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan yang menggerogoti sektor pariwisata.
Pemerintah menyadari bahwa industri pariwisata Indonesia menghadapi serangkaian masalah, mulai dari degradasi lingkungan, tergerusnya budaya lokal, keterbatasan amenitas dan aksesibilitas, hingga rendahnya kualitas layanan. Menpar Widiyanti juga menyoroti kesenjangan pendidikan pariwisata di daerah serta minimnya kesadaran terkait kesiapsiagaan bencana.
"Revisi RUU Kepariwisataan diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Pariwisata bukan hanya memperkenalkan keindahan alam dan budaya Indonesia ke dunia, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan devisa, dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” kata Widiyanti.
UU baru ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan pariwisata yang fokus pada kualitas dan keberlanjutan. Selain itu, aturan ini bertujuan melestarikan budaya dan lingkungan sembari menata arah pembangunan pariwisata yang lebih sistematis dan adaptif.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
