Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperluas jangkauan program sekolah swasta gratis pada tahun anggaran 2026.
Intervensi kebijakan sosial ini diambil sebagai solusi konkret untuk mengatasi persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang rutin terjadi setiap tahun ajaran baru.
Penerapan program didasari oleh Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 dengan alokasi total pembiayaan mencapai Rp253,6 miliyar. Pagu dana tersebut disalurkan untuk menggratiskan operasional 103 sekolah swasta lintas jenjang, mulai dari tingkat SD hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) demi menjangkau 23.694 peserta didik.
Model pembiayaan publik untuk institusi non-profit ini mengadopsi sistem tata kelola pendidikan yang telah berjalan mapan di sejumlah negara Eropa.
Melalui skema kemitraan ini, pemerintah daerah dapat melipatgandakan ketersediaan bangku belajar secara cepat dengan mendayagunakan fasilitas yang sudah ada tanpa perlu menunggu proses pembangunan fisik gedung sekolah baru.
Pemprov menetapkan syarat ketat bagi lembaga yang ingin bergabung, yakni wajib mengantongi akreditasi resmi serta konsisten menerima dana BOS.
Pemprov DKI juga melarang keras adanya pungutan biaya tambahan dalam bentuk apa pun di lapangan serta memprioritaskan kuota jatah bebas biaya ini untuk warga yang terdaftar dalam basis data kemiskinan daerah.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
