Program Makan Bergizi (MBG) didesak untuk segera dihentikan sementara oleh sejumlah pihak akibat maraknya kasus keracunan massal.
Desakan ini muncul dari berbagai pihak mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sipil, dan peneliti.
Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI) terdapat sebanyak 6.452 kasus per 21 September, naik dari 14 September lalu yang mencapai 5.306 kasus. Baru-baru ini, kasus keracunan terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Selain itu ada pula kasus keracunan di Garut, Tasikmalaya, Jawa Barat, Bau Bau, hingga Sulawesi Tenggara.
Salah satu pihak yang mendesak MBG segera dihentikan dan dilakukan evaluasi total yaitu Peneliti Indonesia Corruption Watch Eva Nurcahayani.
Eva menyebut pelaksanaan dan tata kelola MBG begitu buruk dan merugikan masyarakat. Ia menekankan perlunya evaluasi total untuk menghindari terjadinya kasus lain serta perencanaan program yang lebih matang dan mekanisme pengawasan yang independen dan transparan.
"Setelah dihentikan, diperlukan evaluasi total yang melibatkan publik, terutama siswa, guru, orangtua, dan masyarakat sipil," ujarnya dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (23/9).
Respons Istana terhadap Desakan MBG Dihentikan Sementara
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merespons berbagai desakan agar MBG dihentikan sementara. Ia menegaskan program tersebut akan tetap berjalan.
"Tentu ini akan menjadi masukan baik buat pemerintah, tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah-masalah yang terjadi akan segera diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar," ujarnya dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (24/9).
Ia juga menyebut program ini penting dan dibutuhkan oleh anak Indonesia. Terkait kasus dan permasalahan yang ada, Juri menuturkan akan mengambil langkah cepat untuk mengatasinya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
