Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mendampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan secara simbolis huntara kepada warga penerima di Huntara Danantara, Desa Simarpinggan, Tapanuli Selatan, Kamis (5/2). Pengguntingan pita menandai serah terima huntara kepada warga terdampak bencana bansor.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Pusat juga menyerahkan dana tunggu hunian (DTH) kepada perwakilan warga korban bansor. DTH merupakan skema lain untuk mengakomodasi para warga yang rumahnya rusak berat.
Saat memberikan arahan, Mendagri menekankan pada validitas data. Ia meminta kepala daerah untuk menyiapkan data yang terverifikasi dan tervalidasi. Ini dibutuhkan dalam penyaluran stimulan bantuan rumah rusak nantinya.
“Rumah rusak ringan akan dibantu Rp15 juta. Kemudian untuk rusak sedang dibantu Rp30 juta,” ujar Mendagri.
Mendagri Tito Karnavian juga menambahkan, warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akan mendapatkan stimulan bantuan sebesar Rp60 juta. Bantuan ini akan disalurkan BNPB. Namun ia menekankan kembali pentingnya ketersediaan data tervalidasi.
Sementara itu, menyikapi kendala penyaluran DTH di wilayah lain, Kepala BNPB menyampaikan pihaknya bersama petugas dari pemerintah daerah yang akan mendatangi warga. Suharyanto mengharapkan permasalahan administrasi penyaluran DTH dapan diselesaikan segera. Kepala BNPB juga mengatakan, alokasi DTH telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat dan penyalurannya harus sesuai _by name by address_ yang berhak menerimanya.
Peresmian huntara dan penyaluran DTH bagi korban bencana bansor tiga provinsi juga berlangsung serentak di dua provinsi lain, Aceh dan Sumatra Barat. Meskipun belum semua huntara terbangun, pemerintah pusat yang didukung berbagai pihak menargetkan para penyintas dapat menghuni huntara sebelum ramadan nanti.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
