Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan penerbitan 1.000.000 Sertifikat Hak Milik secara gratis pada 2026. Program sertifikasi tanah tanpa biaya ini dialokasikan khusus untuk perumahan milik masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan kuota sertifikasi hingga 8.000.000 penerima sampai 2028. Percepatan pendataan tanah difokuskan bagi rumah warga MBR yang belum memiliki legalitas kepemilikan.
Program sertifikasi gratis ini menyasar tiga kelompok utama masyarakat. Sasaran pertama meliputi penerima bantuan perumahan pemerintah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang mencakup 1.100.000 rumah belum bersertifikat.
Kelompok kedua mencakup peserta program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang ingin menaikkan status dari Hak Guna Bangunan menjadi SHM. Sementara kelompok ketiga mencakup masyarakat MBR yang membangun rumah mandiri.
Syarat pendaftaran bagi pekerja formal membuktikan status MBR dengan melampirkan slip gaji sesuai Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025. Pekerja informal tanpa slip gaji dapat mengikuti program selama tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional maksimal pada desil 8.
"Jumlahnya dari tahun 2015 sampai tahun 2024, selama 10 tahun, yang sudah menerima itu ada sekitar 1,4 juta. Dari 1,4 juta rumah itu, setelah kita verifikasi, data yang belum bersertifikat ada 1,1 juta rumah," kata Nusron Wahid.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
