Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melaksanakan program pembenahan sistem transportasi publik perkotaan.
Proyek ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menetapkan target penyediaan layanan terintegrasi, efisien, dan terjangkau di 22 kota di Indonesia.
Fokus utama kebijakan ini adalah pada keringanan beban ekonomi masyarakat. Besarnya porsi pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk mobilitas menjadi alasan utama percepatan program.
"Angkutan umum terjangkau akan mengurangi beban biaya transportasi yang bisa dialihkan ke investasi, pendidikan, dan kesehatan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).
Meskipun didorong oleh kebutuhan mendesak, Aan Suhanan mengakui terdapat sejumlah kendala implementasi, termasuk regulatory gap di tingkat daerah terkait kontrak layanan jangka panjang Bus Rapid Transit (BRT).
Selain isu biaya, pemerintah juga berharap penguatan transportasi publik dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Sektor transportasi diketahui menyerap 90 persen subsidi BBM yang mencapai Rp 300 triliun per tahun, sehingga peralihan moda menjadi penting bagi ketahanan energi nasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
