Kawan GNFI, coba hitung berapa kali hari ini ponselmu dipakai untuk membayar lewat kode QR, memesan makanan, atau sekadar bertanya kepada asisten AI. Hal-hal yang dulu terasa canggih kini menjadi rutinitas. Digitalisasi tidak lagi sekadar tren, melainkan bagian dari cara kita bekerja, belajar, dan berbelanja.
Di tengah arus itu, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) muncul sebagai lapisan baru yang mempercepat perubahan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana Indonesia melangkah, dan apa yang masih perlu dibenahi?
Fondasi: Warga yang Terhubung
Digitalisasi berawal dari konektivitas. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pengguna internet Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 229 juta jiwa, setara penetrasi 80,66 persen. Angka ini naik dari 79,50 persen pada 2024.
Artinya, sebagian besar penduduk Indonesia kini punya pintu masuk ke ekonomi digital. Namun, kenaikannya terbilang tipis, sekitar satu poin persentase per tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin sulit menjangkau sisa penduduk yang belum terhubung.
Ekonomi Digital yang Terus Bergerak
Di atas fondasi tersebut, ekonomi digital tumbuh pesat. Laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, serta Bain & Company memperkirakan nilai transaksi (gross merchandise value/GMV) ekonomi digital Indonesia tumbuh sekitar 14 persen menjadi hampir US$100 miliar pada 2025.
Ada pula cerita menarik dari sisi perilaku. Menurut Google, transaksi video commerce di Indonesia melonjak 90 persen dalam setahun dan mencapai sekitar 2,6 miliar transaksi, menjadikan Indonesia pemimpin regional di sektor ini. Belanja lewat video pendek dan siaran langsung rupanya sudah menjadi kebiasaan baru banyak orang.
Ketika AI Masuk ke Keseharian
Kehadiran AI membuat digitalisasi memasuki babak baru. Survei APJII 2025 menunjukkan Generasi Z menjadi kelompok yang paling aktif mengonsumsi konten teknologi seperti AI. Di sisi industri, 64 persen penyelenggara layanan internet telah memakai AI untuk layanan pelanggan, pemasaran digital, dan keamanan siber.
Bagi pelajar dan pekerja, AI bisa menjadi asisten untuk merangkum bacaan, menyusun draf, atau mempelajari hal baru. Namun, alat secanggih apa pun tetap membutuhkan penggunanya berpikir kritis. AI bisa keliru, dan tanggung jawab atas hasil akhirnya tetap ada pada manusia.
Arah Kebijakan: Menanti Perpres AI
Pemerintah juga mulai menyiapkan pegangan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun Buku Putih Peta Jalan AI Nasional bersama gugus tugas yang melibatkan 443 orang dari berbagai latar belakang, lalu membuka konsultasi publik pada Agustus 2025.
Prosesnya ternyata tidak singkat. Pada Desember 2025, Komdigi menyatakan regulasi tersebut tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Pada Februari 2026, rancangan peraturan presiden (Perpres) masih berkoordinasi lintas kementerian. Pada Juni 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut draf sudah dikirim kembali ke Sekretariat Negara dan optimistis terbit tahun ini.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa pihak, termasuk perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, meminta draf dikaji ulang, sehingga pemerintah kembali berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan. Per Juli 2026, Komdigi menyampaikan bahwa peta jalan dan etika AI nasional masih diproses menuju Perpres, dengan pendekatan berbasis risiko. Kawan dapat memeriksa laman resmi Komdigi untuk perkembangan terbarunya.
Pekerjaan Rumah yang Perlu Diselesaikan
Peluang besar selalu datang bersama tantangan. Menurut saya, setidaknya ada tiga yang layak diperhatikan.
Pertama, kesenjangan akses. Penetrasi internet di Maluku dan Papua baru mencapai 69,26 persen, sementara Pulau Jawa berada di angka 84,69 persen. Jika akses saja timpang, manfaat AI tentu sulit dirasakan merata.
Kedua, kesiapan talenta dan infrastruktur. Memanfaatkan AI secara luas membutuhkan keterampilan dan fasilitas yang memadai, mulai dari jaringan hingga kapasitas komputasi. Pelatihan literasi digital perlu berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur.
Ketiga, keamanan dan perlindungan data. Semakin banyak data yang mengalir, semakin besar risiko penyalahgunaannya. Kepastian aturan dan kebiasaan menjaga data pribadi sama-sama penting.
Apa yang Bisa Kawan Lakukan?
Transformasi digital bukan hanya urusan pemerintah dan perusahaan teknologi. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dimulai dari diri sendiri:
- Belajar memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir.
- Memeriksa kembali informasi dari AI dan internet sebelum membagikannya.
- Menjaga data pribadi, misalnya dengan kata sandi yang kuat dan waspada terhadap tautan mencurigakan.
- Berbagi pengetahuan digital kepada keluarga atau komunitas yang belum terbiasa.
Penutup
Indonesia punya modal yang kuat: pengguna internet yang banyak, ekonomi digital yang terus tumbuh, dan arah kebijakan AI yang mulai tersusun. Tetapi teknologi hanya akan bermakna bila manfaatnya merata dan penggunaannya bertanggung jawab. Jadi, Kawan GNFI, sudah siap menjadi bagian dari era digital yang inklusif?
