Di luar sana, transportasi publik dirancang sebelum kemacetan menjadi krisis. Di Indonesia, sering kali transportasi publik dibangun setelah krisis datang—sebagai reaksi, bukan sebagai strategi.
Di suatu pagi yang lengket oleh asap dan kabar buruk, krisis energi datang seperti tamu tak diundang—tidak berisik, tetapi perlahan mengunci pintu-pintu kemungkinan. Harga bahan bakar merangkak naik seperti demam yang tak kunjung turun. Orang-orang tetap berangkat kerja, anak-anak tetap pergi ke sekolah, pasar tetap buka. Namun ada sesuatu yang diam-diam menyusut: ruang gerak.
Jalanan masih padat, bahkan lebih padat dari biasanya. Mesin-mesin menyala, tetapi dompet terasa makin ringan. Waktu berubah menjadi barang mewah. Satu jam di jalan bukan lagi sekadar jeda, melainkan ongkos sosial yang harus dibayar oleh mereka yang tidak punya pilihan.
Baca Juga: Tulisan-tulisan Toto Rahardjo, Dewan Pinisepuh Jurnaba
Di saat seperti itu, transportasi publik berhenti menjadi sekadar kendaraan. Ia berubah menjadi semacam janji—janji bahwa sebuah kota masih memikirkan warganya, bukan hanya kendaraan mereka. Ia adalah penyangga peradaban, seperti tulang punggung yang jarang dipuji, tetapi menentukan apakah tubuh bisa berdiri tegak atau ambruk diam-diam.
Baca Selengkapnya
