Mulai tahun ajaran 2027/2028, Bahasa Inggris di Sekolah Dasar (SD) akan naik status menjadi mata pelajaran wajib nasional yang dimulai dari kelas 3 SD. Dilansir dari detikcom, pada tahun pertama pelaksanaannya nanti, penerapan ini baru menjangkau sekitar 30 persen sekolah, atau 58.896 dari total sekitar 150 ribu SD di Indonesia, sementara sisanya menyusul secara bertahap.
Untuk mempersiapkan kebijakan ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI), agar para guru SD punya bekal yang cukup sebelum kebijakan ini resmi berjalan.
PKGSD-MBI akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu peningkatan kemahiran berbahasa dan penguasaan pedagogi dalam mengajar Bahasa Inggris di SD. Pada pelatihan tahap pertama, program ini menjangkau 5.777 guru dari 177 kabupaten/kota di 34 provinsi. Yang telah berlangsung selama enam bulan dan ditargetkan akan selesai pada Agustus hingga September 2026.
Direktur Guru Pendidikan Dasar Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kependidikan Guru (GTKPG), Rachmadi Widdiharto, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang dengan pendekatan sederhana agar guru bisa mengikuti prosesnya dengan nyaman. Harapannya, guru tidak merasa terbebani meski harus mempelajari kompetensi baru di tengah kesibukan mengajar sehari-hari.
Dalam pelaksanannya, Kemendikdasmen turut melibatkan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) yang tersebar di berbagai daerah untuk mendukung proses penjaringan dan fasilitasi peserta pelatihan.
Perwakilan BGTK Papua, Eka Setianingsuci telah berkoordinasi dengan dinas pendidikan serta sekolah-sekolah di wilayah Papua dalam proses penjaringan peserta. Dari proses tersebut, Eka melihat antusiasme guru di Papua terbilang tinggi dalam menyambut program ini.
"Kami mulai menjaring peserta melalui koordinasi dengan dinas pendidikan di kabupaten/kota serta berkomunikasi dengan sekolah-sekolah. Antusiasme guru di Papua cukup tinggi karena mereka melihat pelatihan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mengajar Bahasa Inggris di Sekolah Dasar," ungkapnya.
Antusiasme serupa juga datang dari Salma Abu Bakar Supu, guru peserta asal Gorontalo yang mengaku senang bisa mengikuti pelatihan ini. Menurutnya, materi yang disampaikan mudah dipahami sehingga membuatnya lebih percaya diri mengajarkan Bahasa Inggris kepada murid-murid di kelas.
“Saya sangat senang bisa mengikuti pelatihan ini. Materinya disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan menyenangkan, sehingga membuat kami lebih percaya diri untuk mengajarkan Bahasa Inggris yang lebih mudah dan menarik kepada murid-murid di kelas,” ujarnya.
Pemerataan Pendidikan menjadi PR yang Perlu Dikawal
Persiapan yang sudah berjalan lewat PKGSD-MBI ini menunjukkan bahwa pemerintah cukup serius menyambut perubahan status Bahasa Inggris menjadi mapel wajib. Meski begitu, kebijakan ini juga memantik catatan kritis dari kalangan akademisi soal risiko yang mungkin muncul di baliknya.
Dosen Sosiologi Universitas Airlangga (UNAIR), Rafi Aufa Mawardi, menilai kebijakan penguatan Bahasa Inggris di sekolah dapat dilihat dari dua sisi dalam kajian sosiologi pendidikan.
Menurutnya, secara normatif langkah ini merupakan upaya konkret untuk melatih kefasihan siswa berbahasa Inggris sejak dini. Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penerapannya berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan apabila dilakukan secara seragam tanpa lebih dulu membenahi persoalan mendasar yang terjadi di sektor pendidikan.
"Padahal, tidak fasihnya siswa berbahasa Inggris juga dapat diakibatkan oleh ketimpangan pada kualitas mata pelajaran bahasa Inggris itu sendiri," ujar Rafi.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi lebih dulu sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas. Beberapa aspek yang menurutnya masih perlu dibenahi antara lain aksesibilitas pendidikan, infrastruktur, kualitas guru, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
“Negara perlu memastikan bahwa penguatan bahasa Inggris tidak berubah menjadi reproduksi ketimpangan, komersialisasi kemampuan bahasa, atau pengaburan terhadap identitas kebahasaan nasional (bahasa daerah),” tambah Rafi.
Kualitas pengajaran guru di kelas pada akhirnya yang akan menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan ini. Karena PKGSD-MBI sendiri sudah menjadi langkah awal untuk memastikan guru benar-benar siap sebelum Bahasa Inggris resmi jadi mapel wajib, meski cakupannya baru menyentuh sebagian kecil dari total guru SD di Indonesia.
Untuk target secara keseluruhannya, pelatihan PKGSD-MBI dijadwalkan selesai pada 2029 seiring giliran pelatihan bagi guru dari sekolah-sekolah yang belum masuk gelombang pertama. Dengan linimasa sepanjang itu, kesiapan Bahasa Inggris sebagai mapel wajib di seluruh SD Indonesia akan terus berproses secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
