Transformasi digital berkembang di berbagai sektor, mulai dari layanan publik, kegiatan ekonomi, hingga dunia kerja. Namun, pemanfaatan teknologi digital tidak serta-merta menghasilkan pembangunan berkelanjutan.
Sejumlah penelitian menemukan hubungan positif antara transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian lain menunjukkan hasil yang beragam, bahkan negatif.
Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa dampak digitalisasi dipengaruhi kondisi yang menyertainya. Kualitas institusi, keterampilan pekerja, infrastruktur, serta kebijakan lingkungan turut menentukan manfaat transformasi digital.
Guru Besar Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Prof. Syaiful Ali mengatakan teknologi tidak dapat berdiri sendiri dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi. Kita membutuhkan institusi yang baik, keterampilan pekerja yang memadai, serta infrastruktur karena akan berperan sebagai aset pelengkap bagi transformasi,” ujar Syaiful dikutip dari UGM, Rabu, 16 September 2026.
Institusi dan Keterampilan Menentukan Dampak Digitalisasi
Syaiful menjelaskan teknologi digital perlu didukung institusi yang mampu bekerja dengan baik. Tenaga kerja juga membutuhkan keterampilan yang sesuai agar teknologi dapat digunakan secara efektif.
Infrastruktur menjadi unsur lain yang menentukan penggunaan teknologi. Tanpa dukungan tersebut, manfaat transformasi digital dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain.
“Tanpa dukungan tersebut, transformasi digital belum tentu menghasilkan manfaat yang sama di setiap tempat,” ujarnya.
Syaiful juga mengingatkan dampak lingkungan dari penggunaan teknologi digital. Pusat data dan perangkat digital membutuhkan energi dalam jumlah besar. Perkembangan teknologi juga menghasilkan limbah elektronik.
Syaiful menilai kebijakan digital dan kebijakan lingkungan perlu disusun secara terintegrasi. Transformasi digital dan transisi hijau tidak sebaiknya ditempatkan sebagai dua agenda yang terpisah.
Perancangan bersama diperlukan agar penggunaan teknologi dapat memberi manfaat ekonomi sekaligus memperhitungkan kebutuhan lingkungan. Pemerintah dan organisasi juga perlu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.
“Diperlukan tata kelola yang mampu mengikuti perubahan, termasuk melalui kepemimpinan, regulasi dan kebijakan, reformasi administrasi publik, serta tata kelola data,” paparnya.
Syaiful menambahkan, kualitas tata kelola transformasi digital perlu diukur secara berkala. Pengukuran itu dapat menunjukkan apakah kebijakan yang diterapkan telah mengarahkan digitalisasi pada tujuan pembangunan yang ditetapkan.
Indonesia Perlu Beralih dari Konsumsi ke Produksi Digital
Koordinator Bersama Program Studi Indonesia di Institut ISEAS-Yusof Ishak Dr. Siwage Dharma Negara menyoroti posisi Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital.
Menurut Siwage, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas produksi teknologi, inovasi, dan produktivitas. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar bagi produk dan layanan digital.
“Indonesia harus beralih dari konsumsi digital ke produksi dan inovasi digital karena kita tidak ingin hanya menjadi pasar bagi seluruh transformasi ini. Kita ingin menjadi pelaku aktif,” ujar Siwage.
Ia mengatakan keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari pertumbuhan pasar digital. Ukuran lain mencakup produktivitas, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Dr. Mohd Hairul Azrin Haji Besar dari Universiti Brunei Darussalam membahas tantangan tata kelola dalam perkembangan teknologi. Ia menilai mekanisme pengawasan perlu berjalan seimbang dengan fleksibilitas organisasi.
Penguatan tata kelola, menurut Hairul, perlu disertai nilai, kepercayaan, transparansi, dan pertimbangan etis.
“Di sinilah kita melihat bahwa aturan main, transparansi, serta mekanisme check and balance terwujud dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan etika yang baik,” ungkapnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
