Jika kawan GNFI pernah melintasi Jalan Prof. Dr. Soepomo di Tebet, Jakarta Selatan, atau menemukan nama serupa di sejumlah kota lain di Indonesia, ada baiknya berhenti sejenak dan mengenal sosok dibalik nama itu.
Soepomo memang tidak seharum nama Soekarno atau Hatta di telinga generasi muda, padahal dialah salah satu arsitek utama dibalik lahirnya dasar dan konstitusi negara ini.
Sebagai ahli hukum yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pemikiran Soepomo ikut membentuk cara Indonesia memandang dirinya sendiri sebagai sebuah negara-bangsa, jauh sebelum kemerdekaan itu benar-benar diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Kisah hidupnya menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan di medan pertempuran, tetapi juga buah pemikiran panjang di ruang-ruang sidang dan meja diskusi.
Soepomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada tanggal 22 Januari 1903, dari keluarga priyayi. Ayahnya menjabat sebagai pejabat di lingkungan Kasunanan Surakarta, sementara kakeknya adalah Bupati Sukoharjo.
Latar belakang ini membuka jalan baginya untuk mengenyam pendidikan bergaya Eropa sejak usia dini, mulai dari Europeesche Lagere School di Boyolali, dilanjutkan ke MULO di Surakarta, hingga akhirnya menempuh pendidikan hukum di Bataviasche Rechtshoogeschool, Batavia, dan lulus pada tahun 1923.
Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai pegawai pengadilan negeri sebelum memutuskan untuk terus mendapatkan keilmuannya hingga ke negeri Belanda.
Kecerdasan tersebut membuatnya melanjutkan studi ke Universitas Leiden, Belanda, di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, guru besar yang dijuluki arsitek ilmu hukum adat Indonesia. Di sana, Soepomo mendalami norma dan ketentuan adat dari berbagai daerah di Nusantara, bidang yang kelak menjadi ciri khas pemikirannya.
Di usia 24 tahun, ia meraih gelar doktor melalui disertasi tentang reorganisasi sistem agraria di Surakarta, pencapaian yang menjadikannya salah satu doktor termuda di masanya. Selama di Belanda, ia juga aktif di Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa yang menjadi ladang persemaian gagasan kebangsaan bagi banyak tokoh pergerakan, termasuk Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir.
Sekembalinya ke Tanah Air, Soepomo meniti karir sebagai hakim, lalu menjadi guru besar luar biasa hukum adat di Rechts Hoge School, Jakarta, pada tahun 1938. Namun peran yang paling menentukan datang pada tahun 1945, ketika Jepang membentuk BPUPKI sebagai badan yang bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia.
Bersama Soekarno dan Mohammad Yamin, Soepomo termasuk tiga tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Pada tanggal 31 Mei 1945, ia mengusulkan lima prinsip, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial, yang dilandasinya dengan konsep "negara integralistik".
Dalam pengungkapannya, negara bukan sekadar kumpulan individu yang terikat kontrak sosial ala pemikiran Barat, melainkan satu kesatuan organik antara pemimpin dan rakyat, tempat kepentingan bersama diutamakan di atas kepentingan golongan atau perseorangan.
Gagasan tersebut tidak lepas dari kejadian tersebut. Sejumlah pemikir belakangan menilai konsep negara integralistik rawan disalahgunakan untuk membenarkan kekuasaan yang terlalu dominan dan mengabaikan hak individu, bahkan cara pandang ini disebut-sebut ikut mewarnai praktik ketatanegaraan Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru.
Namun terlepas dari itu, kontribusi Soepomo pada perumusan konstitusi tidak terbantahkan. Ia dipercaya memimpin Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar sejak 11 Juli 1945, dan hasil kerja panitia inilah yang kemudian disetujui menjadi UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan.
Sumbangsih Soepomo tidak berhenti di situ saja. Setelah Indonesia merdeka, ia dipercaya menjadi Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia, jabatan yang kemudian ia emban untuk kedua kalinya pada tahun 1949-1950.
Ia juga turut serta membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada dan keterlibatan dalam penataan kembali Tentara Nasional Indonesia pasca-kemerdekaan. Ketika Indonesia dan Belanda duduk bersama dalam Konferensi Meja Bundar, Soepomo ikut menjadi bagian delegasi, dan tak lama setelahnya ia kembali dilibatkan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Kariernya kemudian meluas ke ranah akademik dan diplomasi. Ia menjabat Rektor Universitas Indonesia pada 1951-1954, lalu dipercaya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Inggris pada 1954-1956, mewakili wajah hukum dan diplomasi Indonesia di panggung internasional.
Soepomo wafat pada 12 September 1958 dalam usia 55 tahun, dan dimakamkan di kompleks Keraton Surakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya pada tahun 1965.
Nama jalan yang mengabadikan namanya di berbagai kota barangkali hanya penanda kecil dibandingkan besarnya peran yang ia mainkan, tetapi gagasan dan kerja kerasnya tentang bagaimana negara ini seharusnya berdiri terasa hingga hari ini, tertanam dalam konstitusi yang menjadi rujukan hidup berbangsa dan bernegara.
Mengenang Soepomo, pada akhirnya, mengingatkan diri sendiri bahwa kemerdekaan bukan hanya soal proklamasi di satu hari Agustus, melainkan juga buah dari pemikiran panjang para pendiri bangsa yang meletakkan fondasinya jauh sebelum hari itu tiba.
Oleh karena itu, marilah kawan GNFI mengingat dan merenung kembali bagaimana jasa-jasa yang telah diberikan oleh pahlawan kita jauh sebelum Indonesia menjadi saat sekarang ini.
Mereka harus kita hargai, kita maknai, kita ingat, dan kita jalankan bagaimana pesan-pesan yang telah mereka sampaikan agar kelak kita dapat menjadi mereka di versi Indonesia yang sekarang ini. Bangga menjadi bangsa Indonesia, hormati pahlawan, hargai pahlawan, dan ingatlah jasa pahlawan.
