Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kepemimpinan kolektif dan kolaborasi lintas generasi menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan. Semangat tersebut menjadi sorotan dalam peringatan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Day (UN Day) 2026 di Indonesia pada Selasa (27/10/2026), yang mengusung tema “Indonesia and the United Nations: Leadership for Our Common Future.”
Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan PBB yang berakar sejak 1945, sekaligus menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Acara yang diselenggarakan di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, perwakilan diplomatik, kepala badan PBB di Indonesia, serta ratusan mahasiswa.
Keterlibatan generasi muda menjadi salah satu fokus utama dalam peringatan ini. Keputusan yang diambil saat ini akan menentukan dunia yang akan mereka tinggali pada masa mendatang. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga agen perubahan, inovator, dan calon pemimpin yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan global.
Kolaborasi Indonesia dan PBB untuk Pembangunan Nasional
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono dalam rangkaian peringatan UN Day 2026 di Jakarta︱Foto: Rizkia Putri Fahira
Kemitraan Indonesia dan PBB diwujudkan melalui berbagai program konkret yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), sekaligus selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Kolaborasi ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Luar Negeri, serta sejumlah badan PBB, termasuk Program Pangan Dunia (WFP), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan UN Women.
Dalam bidang kesehatan dan gizi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, H.E. Sugiono,menyampaikan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 100 juta orang, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat.
Sugiono juga menekankan pentingnya dukungan PBB dalam memperkuat sistem dan kapasitas layanan publik agar program prioritas nasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk kerja sama yang turut didorong adalah peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui fortifikasi beras bersama WFP.
Di sektor pendidikan, kolaborasi Indonesia dan PBB turut mendukung perluasan akses keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Data yang disampaikan dalam laporan terkait UN Day menyebutkan bahwa 2,1 juta orang telah memperoleh manfaat dari peningkatan akses terhadap keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Ketahanan pangan juga menjadi perhatian dalam kemitraan tersebut. Menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian menjadi tantangan bagi keberlanjutan sektor pangan. Karena itu, pemberdayaan pemuda melalui sektor pertanian didorong bersama FAO untuk mendukung regenerasi petani, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kedaulatan pangan dalam jangka panjang.
Selain itu, penguatan ketangguhan masyarakat dilakukan melalui pendekatan One Health, yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan ini mendukung upaya mendeteksi serta mencegah ancaman kesehatan sejak dini, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi pandemi dan bencana.
Berbagai kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa kemitraan Indonesia dan PBB tidak hanya berorientasi pada penyusunan agenda pembangunan, tetapi juga pada pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Indonesia Dorong Reformasi Sistem Multilateral
Selain memperkuat kerja sama pembangunan, peringatan UN Day 2026 juga menyoroti urgensi reformasi PBB agar mampu menjawab tantangan global yang terus berkembang.
Sejak didirikan pada 1945 dengan 51 negara anggota, PBB kini memiliki 193 negara anggota. Perubahan jumlah anggota, meningkatnya peran berbagai aktor global, serta perkembang teknologi menuntut sistem multilateral yang lebih adaptif, inklusif, dan efektif.
Dalam sambutan pembukaan UN Day 2026, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap PBB bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan.
“Komitmen Indonesia terhadap PBB bukanlah persoalan pilihan, melainkan kebutuhan.” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai persoalan lintas negara yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri.
Arrmanatha juga menyoroti perlunya perubahan dalam tubuh PBB agar sejalan dengan perkembangan dunia. Ia menekankan bahwa PBB perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa depan, bukan terpaku pada sistem dan pendekatan yang dibentuk dalam konteks masa lalu. Dengan demikian, PBB diharapkan tidak hanya menetapkan norma dan tujuan bersama, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan nyata.
“Sederhananya, PBB harus mampu menjalankan mandatnya secara relevan untuk menghadapi tantangan masa depan, bukan membeku dalam pola masa lalu.” ujarnya.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut menjadi tantangan yang membutuhkan respons global. Laju perkembangan teknologi yang sangat cepat dinilai belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang adaptif.
Arrmanatha mengingatkan bahwa AI berpotensi memperlebar kesenjangan antara pihak yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pihak yang tertinggal. Oleh karena itu, kerja sama internasional diperlukan untuk memastikan perkembangan AI dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan tidak menciptakan kesenjangan baru.
Arrmanatha juga menegaskan pentingnya transformasi PBB dan sistem multilateral. Ia menyampaikan bahwa kontribusi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia, pengembangan hukum laut internasional melalui UNCLOS, dan pencapaian SDGs perlu terus dilanjutkan.
Indonesia telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957 dan empat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Rekam jejak tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat perdamaian, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan mendukung tata kelola global yang lebih akuntabel.
Melalui reformasi multilateral, Indonesia mendorong PBB agar lebih representatif dan mampu menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dunia. Kepemimpinan internasional, dalam pandangan yang disampaikan pada peringatan tersebut, tidak semata-mata berkaitan dengan status suatu negara, tetapi juga kemampuan menghadirkan solusi nyata.
Generasi Muda sebagai Pemimpin Masa Depan
Peluncuran Letters to 2045︱Foto: Rizkia Putri Fahira
Rangkaian kegiatan UN Day 2026 meliputi dialog lintas generasi, peluncuran publikasi Letters to 2045, serta pameran kolaborasi Indonesia dan PBB yang diikuti oleh 20 badan PBB. Peringatan ini juga ditandai dengan partisiipasi dalam UN Blue Intiative di Nusantara. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan kontribusi PBB sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Keterlibatan generasi muda menjadi pesan penting dalam peringatan UN Day 2026. Mahasiswa didorong untuk mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan, mengingat keputusan yang diambil saat ini akan memengaruhi kehidupan generasi mendatang.
Arrmanatha menekankan bahwa suara generasi muda memiliki arti penting dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, bukan hanya ketika mereka kelak menduduki posisi kepemimpinan.
Ia juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mendukung pembangunan nasional dan kepemimpinan global.
Pesan tersebut menegaskan bahwa generasi muda bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan perubahan. Melalui partisipasi aktif, inovasi, dan kepemimpinan yang inklusif, kaum muda diharapkan dapat berkontribusi dalam menghadapi tantangan global sekaligus mendorong pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Melalui peringatan UN Day 2026, Indonesia dan PBB kembali menegaskan pentingnya kemitraan, reformasi kelembagaan, dan kepemimpinan lintas generasi dalam menghadapi tantangan bersama. Dengan kolaborasi yang bermakna dan partisipasi aktif generasi muda, upaya membangun masa depan yang lebih damai, inklusif, dan berkelanjutan diharapkan dapat terus diperkuat.
