Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Jumlahnya mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha.
UMKM berkontribusi 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Sektor ini juga menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional.
Namun, tidak semua UMKM dibangun dengan tujuan yang sama. Sebagian tumbuh karena melihat peluang. Sebagian lainnya hadir sebagai pilihan untuk bertahan di tengah keterbatasan pekerjaan formal.
Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Dr. Eddy Kiswanto, S.Si., M.Si., membagi UMKM ke dalam tiga kategori.
Kategori pertama adalah UMKM yang lahir dari peluang usaha. Kategori kedua adalah usaha yang dibangun sebagai strategi bertahan hidup. Lalu, kategori ketiga adalah UMKM yang telah berkembang menjadi wealth creator atau pencipta kekayaan.
“Ketika terjadi masalah perekonomian, akan memunculkan usaha-usaha baru. Menjadi jalan keluar untuk tetap bisa menghidupi rumah tangganya. Pilihannya adalah di sektor informal, dalam hal ini UMKM,” jelas Eddy.
Perbedaan Usaha Survival dan Wealth Creator
UMKM dalam tahap survival biasanya mengejar omzet. Pendapatan usaha digunakan untuk membiayai operasional dan kebutuhan rumah tangga.
Akibatnya, dana untuk investasi kembali masih terbatas. Pemilik juga masih terlibat langsung dalam hampir seluruh kegiatan usaha.
“Kalau survival itu mengejar omzet, sementara wealth creator itu mengejar profit dan nilai. Dari sisi pemilik, survival masih bekerja dalam usaha, sedangkan wealth creator membangun sistem usaha,” ujarnya.
UMKM yang telah menjadi wealth creator mampu mencetak laba dan menambah aset. Usaha tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Pemilik tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kegiatan. Bisnis mulai berjalan dengan sistem yang lebih mandiri.
Bantuan UMKM Harus Menghasilkan Pertumbuhan
Pemerintah telah menyediakan berbagai program untuk mendukung UMKM. Program tersebut meliputi pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, digitalisasi, dan akses pasar.
Menurut Eddy, jumlah penerima bantuan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Evaluasi perlu melihat dampak bantuan terhadap perkembangan usaha.
“Ketika UMKM mendapatkan kredit, pelatihan, sertifikat, masuk marketplace, atau mengikuti pameran, biasanya sudah dikategorikan berhasil. Tetapi itu baru output. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana outcome-nya?” tuturnya.
Pemerintah perlu membangun jalur pertumbuhan bagi UMKM. Jalur tersebut dapat dimulai dari legalitas usaha, peningkatan kapasitas, pembiayaan, produktivitas, perluasan pasar, kemitraan, hingga ekspansi.
Kebijakan juga perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan setiap usaha. UMKM yang baru berdiri tidak dapat disamakan dengan bisnis yang siap memperluas pasar.
“Pertanyaannya jangan lagi berapa banyak UMKM yang dibantu, tetapi berapa banyak UMKM yang telah dibantu dan benar-benar tumbuh,” kata Eddy.
Pasar Menjadi Kunci Kenaikan Kelas
Eddy mendorong pelaku UMKM mengubah orientasi usaha. Usaha tidak cukup hanya dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pelaku usaha perlu memahami pasar sebelum meningkatkan produksi. Pengelolaan keuangan juga harus dilakukan secara profesional.
Sebagian keuntungan dapat diinvestasikan kembali. Selain itu, teknologi perlu dimanfaatkan dan sistem kerja juga harus dibangun agar bisnis tidak sepenuhnya bergantung kepada pemilik.
Menurut Eddy, dukungan modal harus disertai kepastian pasar.
“Pemerintah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga harus memastikan adanya pasar. Ada istilah market first, finance follow. Artinya, ciptakan pasar terlebih dahulu, uang akan mengikuti,” jelasnya.
Eddy menilai UMKM perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan. UMKM diharapkan tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi pemilik, tetapi juga berkembang menjadi bisnis yang menciptakan pekerjaan, membangun aset, dan menghasilkan nilai bagi masyarakat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
