Penyelenggaraan Bedah Buku Dosen Universitas Terbuka (UT) Tahun 2026 pada Senin, (3/8/2026) lalu menjadi ajang diskusi akademik yang cukup hangat.
Berfokus pada dinamika hukum dan kebijakan publik di Indonesia, acara ini dihadiri oleh 100 mahasiswa UT Jakarta terpilih yang memadati ruangan dengan antusiasme tinggi
Kawan GNFI, diskusi ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Terbuka, Prof. Dr. Ali Muktianto, S.E., M.Si., setelah sebelumnya menyimak laporan kegiatan dari Ketua LPPM UT. Menariknya, sebelum membedah materi yang cukup berat, Dekan FISIP UT, Meita Istianda, membacakan sebuah sajak puitis.
Sajak tersebut seolah menjadi pengingat halus bahwa di balik kaku dan dinginnya pasal-pasal hukum, selalu ada ruang untuk nurani dan kebijaksanaan para pemangku kebijakan.
Otonomi Daerah: Menagih Kemandirian Hakiki
Pada sesi awal, perhatian tertuju pada buku Teori dan Regulasi Otonomi Daerah karya Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. Dipandu oleh Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring, M.Sc. sebagai moderator, pemikiran Prof. Hanif dibedah bersama jajaran pakar terkemuka: Prof. Dr. J. Hermansyah Johan, Pakar Hukum HTN UI Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., serta Direktur EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Heriandi Roni, M.Si., yang memberikan sudut pandang langsung mengenai implementasi kebijakan otonomi di lapangan.
Garis besar yang disoroti Prof. Hanif adalah perlunya meluruskan esensi daerah otonom. Daerah sudah sepatutnya diperlakukan sebagai badan hukum publik (rechtspersoon) yang mandiri, bukan sekadar pelaksana tugas administratif dari pusat.
Fenomena "otonomi setengah hati" pun menjadi bahan perdebatan hangat, terutama soal ketimpangan fiskal yang membuat daerah terus bergantung pada pusat, hingga posisi desa yang seolah masih terjebak dalam perwalian (voogdij).
Melihat rumitnya tumpang tindih aturan (involutif) yang membelenggu daerah, para pembahas sempat melempar gagasan segar: memunculkan fungsi pengawasan independen, salah satunya lewat konsep komisaris negara. Suasana diskusi di sesi ini berlangsung sangat hidup berkat arahan moderator yang interaktif.
Penulis berkesempatan berdiskusi langsung dan mengabadikan momen bersama Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring, M.Sc. usai sesi diskusi otonomi daerah. | Foto: Dokumentasi Pribadi
Diskresi Pejabat Publik: antara Inovasi dan Risiko Kriminalisasi
Memasuki sesi kedua, Kawan yang hadir disuguhkan topik yang tak kalah krusial melalui karya Dr. Sofjan Aripin, M.Si. berjudul Siluet Di Balik Keputusan Diskresi. Topik ini dibahas mendalam oleh Guru Besar FIA Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S.
Dr. Sofjan mengulas bagaimana diskresi menjadi pegangan penting bagi pejabat publik untuk bergerak cepat saat ada kekosongan hukum (rechtsvacuum).
Namun, kebebasan bertindak (freies ermessen) ini bukan tanpa batas. Asas kebaikan umum, akuntabilitas, dan transparansi tetap menjadi benteng utamanya.
Ancaman kriminalisasi kebijakan menjadi kekhawatiran nyata yang dibahas dalam forum ini. Tidak sedikit pejabat yang ragu berinovasi demi kepentingan umum karena takut terseret kasus pidana.
Para ahli sepakat bahwa solusinya bukan mematikan diskresi, melainkan memperjelas payung hukum, rutin melakukan legal audit, serta menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
Suara Mahasiswa dan Sebuah Benang Merah
Sesi tanya jawab berlangsung seru. Mahasiswa seperti Okti Hidayani dan Adira Raharjo melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis seputar batasan etis diskresi hingga potensi perpecahan akibat ketimpangan anggaran daerah.
Dari diskusi panjang tersebut, ada satu pesan utama yang sangat relevan untuk Kawan GNFI cermati: Regulasi memberi arah, tetapi diskresi memberi nyawa pada tata kelola pemerintahan.
Negara yang kuat tidak hanya berdiri di atas tumpukan berkas hukum, melainkan membutuhkan keberanian, integritas, dan kepekaan nurani para pemimpinnya untuk mengambil keputusan bijak demi kemaslahatan bersama.
Diskusi hangat hari itu ditutup dengan penyerahan cenderamata kepada para penulis dan pembahas, menandai komitmen UT untuk terus menghidupkan iklim akademis yang kritis dan kontributif.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
