Bonus demografi memberi Indonesia peluang ketika jumlah penduduk usia produktif berada dalam proporsi besar. Kelompok ini dapat memperkuat kegiatan ekonomi melalui partisipasi dalam dunia kerja, peningkatan produktivitas, dan penciptaan nilai di berbagai sektor.
Namun, peluang tersebut tidak muncul secara otomatis. Penduduk usia kerja perlu memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memperoleh pekerjaan yang memberi pendapatan serta perlindungan.
Tanpa kondisi itu, besarnya populasi produktif belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Perubahan teknologi juga membuat dunia kerja terus bergerak.
Pendidikan formal perlu terhubung dengan kebutuhan industri, sementara pelatihan dan pembaruan keterampilan menjadi bagian dari proses pemuda menyiapkan diri.
Demografi Berkelindan dengan Banyak Persoalan
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Ali Yansyah Abdurrahim mengatakan isu demografi berkaitan dengan ketimpangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perubahan sosial, dan lingkungan.
“Persoalan demografi tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan ketimpangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perubahan sosial, dan lingkungan,” ujar Ali.
Ali juga mengatakan soal ketidakpastian kerja dan kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan industri. Pemuda perlu menyesuaikan pendidikan dan pelatihan agar dapat mengikuti pasar kerja yang berubah.
Sementara itu, periset Pusat Riset Kependudukan BRIN Dini Dwi Kusumaningrum mengatakan proporsi penduduk usia produktif tidak langsung menjamin tercapainya bonus demografi.
“Banyaknya jumlah usia produktif tidak serta-merta akan menjamin kita bisa langsung meraih bonus demografi,” tutur Dini.
Menurut Dini, bonus demografi membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tabungan masyarakat sebagai modal investasi, dan sistem jaminan sosial yang kuat.
Selain itu, kualitas pekerjaan turut menentukan manfaat yang diterima penduduk usia produktif. Sebagian pekerja masih mengalami keterbatasan ekonomi meski telah memiliki pekerjaan. Kondisi tersebut disebut sebagai working poor.
“Kita kerja keras setiap hari berangkat ke kantor, tapi kita masih miskin,” ungkap Dini.
Mengisi Jarak antara Pendidikan dan Industri
Masa peralihan dari pendidikan menuju dunia kerja dapat berlangsung lebih baik ketika pemuda memperoleh pelatihan yang sesuai. Pelatihan dapat membantu peserta mengembangkan kemampuan teknis sekaligus memahami kebutuhan industri.
Periset Pusat Riset Kependudukan BRIN Norman Luther Aruan mengatakan pelatihan kerja dapat menjadi penghubung antara pemuda dan pasar kerja.
“Saya selalu percaya bahwa masalah ini bisa dijembatani dengan pelatihan kerja,” kata Norman.
Norman menilai program pelatihan perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan setiap pemuda. Minat, bakat, motivasi, akses informasi, dukungan keluarga, dan kondisi wilayah dapat memengaruhi hasil pelatihan.
Perkembangan kecerdasan artifisial juga meningkatkan kebutuhan untuk mempelajari keterampilan baru. Program pelatihan perlu menjangkau kelompok yang menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses pasar kerja, termasuk perempuan, pemuda perdesaan, dan penyandang disabilitas.
Pekerjaan Layak Mendukung Kemandirian Pemuda
Akademisi Universitas Katolik Atma Jaya Andina Dwifatma melihat adanya perbedaan antara harapan besar yang dibebankan kepada pemuda dan dukungan yang tersedia bagi mereka.
Pemuda sering dipandang sebagai agen perubahan, tetapi sebagian dari mereka belum memperoleh akses memadai terhadap pekerjaan formal, keamanan kerja, dan sumber daya ekonomi.
Pekerjaan informal serta gig economy perlu disertai hak dan perlindungan pekerja agar tidak menempatkan pemuda dalam kerentanan ekonomi. Pemuda juga perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka.
“Bagi pemuda itu support sangat sedikit, harapan sangat besar,” ujar Andina.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
