Di bawah kaki kita, di perut Sulawesi dan Halmahera, tersimpan logam yang kini menentukan arah dunia. Nikel—benda kelabu yang dulu hanya dikenal lewat pelajaran kimia—telah berubah menjadi bahasa kekuasaan baru.
Ia mengalir dari lubang tambang menuju baterai kendaraan listrik di Eropa, menuju pabrik baja tahan karat di Asia Timur, menuju janji-janji besar tentang dunia yang lebih hijau.
Namun, di titik pertemuan antara tanah yang digali dan langit yang ingin diselamatkan, ada pertanyaan yang terlalu sering kita lewatkan: hijau untuk siapa, dan dengan harga apa?
Dunia hari ini sedang menyaksikan transformasi besar. Krisis iklim tidak lagi sekadar wacana ilmiah yang diperdebatkan di ruang seminar; ia telah menjelma menjadi urusan geopolitik, ekonomi, keamanan, bahkan teknologi.
Transisi energi menuju nol emisi bersih mengubah peta kekuatan dunia—negara yang dulu berkuasa karena minyak, kini gentar oleh negara yang menguasai mineral kritis.
Dalam pergeseran itu, Indonesia berdiri di titik yang jarang dipijak negara berkembang mana pun: sebagai pemegang cadangan nikel terbesar di dunia, sebagai pemasok utama rantai pasok kendaraan listrik global.
Dunia butuh Indonesia untuk bergerak menuju masa depan hijau. Untuk pertama kalinya, kita memegang kartu yang bisa ditawar, bukan sekadar diminta.
Namun kartu ini bukan tanpa taruhan. Geopolitik hijau melahirkan paradoks yang menyakitkan: perebutan mineral kritis yang memperuncing ketimpangan Utara–Selatan, persaingan teknologi yang membuat negara berkembang tetap terjebak sebagai penyedia bahan mentah, dan proteksionisme hijau yang dibungkus retorika keberlanjutan, tetapi bekerja untuk kepentingan negara-negara maju.
Negara-negara ekonomi berkembang, termasuk kita, kerap hanya kebagian peran sebagai pemasok bahan baku di hulu. Sementara nilai tambah, teknologi, dan keuntungan terbesar mengendap di negara-negara industri maju yang berada di hilir.
Indonesia berdiri di persimpangan itu—ingin naik kelas dari pengekspor bijih menjadi arsitek rantai pasok dunia, tetapi juga rentan diperlakukan sekadar sebagai gelanggang bagi kepentingan raksasa-raksasa ekonomi global.
Dan di sinilah kritik itu harus kita ucapkan dengan jujur, tanpa gentar meskipun kepada rumah sendiri. Di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, kawasan hutan yang dulu menjadi penyangga kehidupan kini menyusut oleh ekspansi tambang dan smelter.
Sedimen tambang mengalir ke laut, mengancam terumbu karang dan ruang hidup nelayan pesisir. Warga di lingkar tambang kerap kehilangan tanah tanpa ganti rugi yang layak, kehilangan mata pencaharian tanpa kompensasi yang manusiawi, bahkan harus turun ke jalan agar suaranya didengar.
Hilirisasi memang mendongkrak angka ekspor berkali lipat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi angka-angka itu terlalu sering ditulis di atas kertas yang tidak mencatat air yang keruh, hutan yang gundul, dan warga yang terpinggirkan dari tanah leluhurnya sendiri.
Kedaulatan yang dibangun di atas luka bukanlah kedaulatan yang utuh. Ia hanya kemenangan yang menunda kehancurannya sendiri.
Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar seberapa besar Indonesia mampu berproduksi, melainkan ke arah mana kekuatan itu hendak dibawa, dan oleh siapa kekuatan itu dikendalikan.
Di titik inilah gagasan tentang arsitektur kepemimpinan global yang baru menemukan relevansinya. Dunia yang dulu digerakkan oleh dominasi kekuatan kini dituntut beralih menuju kepemimpinan yang dibagi bersama: kolaborasi menggantikan kompetisi buta, keberlanjutan menggantikan eksploitasi jangka pendek, keadilan menggantikan ketimpangan yang diwariskan turun-temurun, inklusivitas menggantikan keputusan segelintir elite, dan tanggung jawab bersama menggantikan klaim kepemilikan tunggal atas sumber daya yang sesungguhnya milik generasi yang belum lahir.
Gagasan ini terlalu penting untuk berhenti sebagai jargon di panggung internasional. Ia harus turun ke tanah, ke kebijakan pertambangan kita sendiri, ke cara negara memperlakukan warga di sekitar kawasan industri, ke keberanian pemimpin muda untuk menolak logika lama bahwa pembangunan harus selalu mengorbankan sesuatu yang tak tergantikan.
Kepemimpinan transformatif yang sesungguhnya bukan diukur dari seberapa besar ia mampu mendominasi, melainkan seberapa jujur ia mampu mendengar: mendengar suara nelayan di Teluk Weda, mendengar warga Halmahera yang kehilangan ruang hidupnya, mendengar bumi yang mengirim sinyal lewat air yang berubah warna dan hutan yang kian menipis.
Bagi generasi muda yang tengah menempa diri dalam forum-forum kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan semacam ini, pelajaran dari geopolitik hijau bukanlah sekadar teori tentang bagaimana negara-negara bersaing memperebutkan sumber daya.
Ia adalah cermin tentang bagaimana kita, kelak, akan memimpin—apakah dengan logika kekuasaan lama yang menghisap dan meninggalkan luka, atau dengan keberanian baru yang meletakkan ekologi bukan sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai syarat dari pembangunan itu sendiri.
Kedaulatan ekologi masa depan tidak akan lahir dari seberapa banyak yang bisa kita gali dari bumi, melainkan dari seberapa banyak yang berani kita jaga agar tetap utuh bagi mereka yang akan datang setelah kita pergi.
Karena pada akhirnya, tanah tidak pernah benar-benar menjadi milik siapa pun. Kita hanya dipinjami untuk sementara waktu—dan sejarah kelak akan mencatat, apakah kita mengembalikannya dalam keadaan yang lebih baik, atau menyerahkannya dalam keadaan yang menangis.
Pertanyaan itu tidak akan dijawab oleh dokumen kebijakan atau pidato di podium internasional, melainkan oleh keberanian kita sehari-hari untuk memilih: menjadi pemimpin yang menggali demi kekuasaan, atau menjadi pemimpin yang menanam demi keberlanjutan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
