Kebijakan pemerintah untuk melakukan refocusing pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah strategis yang sangat tepat. Hal ini dinilai perlu demi masa depan anak-anak Indonesia.
Awalnya, program ini dibuat untuk membantu menangani kasus stunting yang masih tinggi di Indonesia. Namun, agar benar-benar berdampak pada penurunan angka stunting , perlu adanya pembenahan mendalam mulai dari desain pelaksanaan hingga sistem evaluasinya.
Pentingnya Memisahkan Target Program Gizi
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Sri Raharjo, M.Sc., menekankan perlunya garis tegas antara program penanganan stunting balita dengan penyediaan makanan bagi siswa sekolah.
Ia mengingatkan, intervensi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan fondasi yang sudah berjalan lama dan harus tetap terjaga, bahkan jauh sebelum program MBG diluncurkan.
“Kalau tujuan MBG adalah meningkatkan status gizi dan mengatasi stunting, tentu semua orang sepakat itu tujuan yang baik. Persoalannya adalah bagaimana program itu dirancang dan dijalankan,” jelasnya di ugm.ac.id.
Meskipun angka stunting nasional mulai melandai, tantangan besar masih membayangi wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan NTT.
Sayangnya, distribusi fasilitas pemenuhan gizi saat ini, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), justru lebih banyak berkembang di daerah yang aksesnya mudah bagi investor dibandingkan wilayah yang paling membutuhkan.
Prof. Sri Raharjo mendorong pemerintah untuk lebih konsisten dalam menempatkan infrastruktur gizi tepat di pusat-pusat masalah stunting, alih-alih banyak mengembangkannya di wilayah yang sudah maju.
“Kalau memang ingin setia pada tujuan mengatasi stunting, maka fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting. Yang terjadi sekarang justru tidak konsisten dengan tujuan tersebut,” imbuhnya.
Jaminan Keamanan Pangan bagi Siswa
Pengejaran target jangkauan yang terlalu masif tanpa persiapan infrastruktur dan standar sanitasi yang matang berisiko memicu masalah kesehatan serius. Kasus keracunan makanan yang sempat muncul menjadi pengingat bahwa keamanan pangan tidak boleh dikorbankan demi mengejar kuantitas distribusi semata.
Peran ahli teknologi pangan sangat krusial dalam mengelola produksi makanan skala besar agar tetap aman dikonsumsi oleh anak-anak setiap hari. Sangat penting untuk memastikan keamanan makanan, salah satunya dengan memastikan keahlian teknologi pangan yang memang berfokus pada keamanan pangan.
“Persoalannya bukan hanya gizinya cukup atau tidak, tetapi makanannya aman atau tidak. Itu merupakan kompetensi utama teknologi pangan,” ungkapnya.
Prioritas Utama Kebijakan Refocusing MBG
Sri Rahardjo memberikan tiga pandangannya terkait prioritas utama dalam kebijakan refocusing. Menurutnya, pemerintah harus memfokuskan penerima manfaat kepada kelompok yang betul-betul membutuhkan intervensi gizi, utamanya kepada siswa dengan status gizi kurang. Tak hanya itu, masyarakat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi juga harus menjadi prioritas.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah mengevaluasi mekanisme penyediaan makanan, khususnya di daerah 3T. Jika pembangunan dapur berbasis investasi tidak memungkinkan, maka penyediaan fasilitas harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Di sisi lain, Sri Rahardjo turut menyampaikan bahwa sejatinya keberhasilan MBG harus diukur berdasarkan perubahan status gizi penerima manfaat lewat pendataan awal (baseline) dan evaluasi berkala, bukan sekadar jumlah makanan yang berhasil dibagikan.
“Kalau tujuan program ini meningkatkan status gizi, maka keberhasilannya harus diukur dari perubahan status gizi penerimanya. Harus ada data awal, lalu diukur kembali setelah satu tahun. Itu yang menjadi indikator keberhasilan,” pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
