Mohammad Mahfud Mahmodin atau biasa disapa Mahfud MD adalah akademikus yang dikenal ahli di bidang hukum. Sosok kelahiran Sampang, Madura ini memulai kiprahnya dalam dunia pendidikan sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia tempat ia menggapai gelar sarjana hukum.
Kepakarannya di ilmu kehukuman memuluskan karier Mahfud. Pada 2008, ia pun mendapat kesempatan menduduki jabatan ketua merangkap hakim Mahkamah Konstitusi selama lima tahun.
Saat Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya, Mahfud kembali mendapat posisi yang lebih strategis. Ia dipilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia serta Menteri Dalam Negeri ad interim ketika menteri definitif, Tito Karnavian bertugas di Singapura pada 2020.
Meraih popularitas sebagai menteri membuat Mahfud mencoba peruntungan dalam pemilihan presiden Indonesia pada 2024 lalu. Ia dipasangkan dengan eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo selaku capres yang dimajukan PDI Perjuangan.
Setelah kalah dalam pemilihan presiden, Mahfud kini fokus di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dunia hukum Indonesia masih menjadi perhatiannya di tengah kesibukan sebagai anggota komisi mengingat kondisi dan situasi politik serta hukum negara yang selalu bergejolak sampai saat ini.
Tidak Mungkin Kekuasaan yang Abadi
Membicarakan kondisi politik dan hukum Indonesia saat ini masyarakat sedang dilanda kegundahan karena pihak berwenang belum bersikap adil kepada masyarakat. Semisal menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi, di mana menurut masyarakat awam hukuman yang diberikan terlampau ringan sehingga ditakutkan sang pelaku tidak mendapat efek jera seusai mendekam di dalam penjara.
Bagi Mahfud sendiri sulit memberikan nilai baik untuk kinerja politik dan hukum di Indonesia dengan apa yang sudah terjadi seperti sekarang ini. Menurutnya malahan adanya penurunan kualitas yang menyebabkan sikap pesimistis hadir di kalangan rakyat biasa.
“Secara umum banyak yang pesimistis dan menganggap hukum dan politik di Indonesia mengalami regresi terpuruk. Faktanya apa? Fakta ini hasil jajak pendapat semuanya memang bermasalah. Demokrasi terutama. Politik demokrasi itu mengalami regresi, hukum juga mengalami regresi luar biasa sehingga banyak yang pesimis,” ucap Mahfud kepada Good News From Indonesia dalam segmen GoodTalk.
Mahfud merasa peluang untuk membangun kembali harapan lewat kualitas politik dan hukum ada di masa mendatang. Ia menilai perbaikan di dua bidang itu kemungkinan bisa tercapai saat ada pergantian kepemimpinan di dalam pemerintahan.
“Negara kita ini adalah negara hukum atau negara demokrasi konstitusional. Demokrasi dan konstitusi itu selalu membuka peluang bagi terjadinya sirkulasi kekuasaan. Tidak mungkin ada kekuasaan yang abadi. Kalau normalnya kekuasaannya jatuh dan diperbarui setiap pemilu. Kalau tidak normal, biasanya selesai di tengah jalan. Indonesia sudah terjadi berkali-kali (pergantian kekuasaan di tengah jalan), bukan sekali, dua kali,” ungkapnya.
Pidato Prabowo
Sebagai rakyat Indonesia yang paham dinamika dunia politik dan hukum nasional, Mahfud konsisten memerhatikan perkembangan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pemerintah termasuk Prabowo wajib mendengar kritikan-kritikan dari rakyat terkait program yang dikedepankan tapi tidak optimal. Salah satunya yang disinggung oleh Mahfud ialah soal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diurus Badan Gizi Nasional (BGN) di mana kritik itu didengar meski pada awalnya selalu ditampik oleh sang presiden.
“Sampai minggu lalu kan masih dilindung-lindungi bahwa BGN gak boleh diganggu gugat. Ini prioritas utama program pemerintah. Oke, program unggulan tapi jangan ada korupsinya dong, kan gitu. Nah, sekarang artinya kritik kita itu menggetarkan karena suara rakyat yang banyak,” kata Mahfud.
Selain soal program MBG yang melahirkan kritikan, Mahfud juga menyoroti seni berpidato Prabowo di depan publik. Ia menilai pidato-pidato sang presiden selama ini memancing reaksi negatif sehingga perlu berhati-hati di kemudian hari.
“Pak Prabowo itu kalau bikin pidato selalu menimbulkan reaksi negatif. Dari pidato-pidatonya yang biasanya tidak lihat prompter, nggak lihat teks. Kita sarankan Bapak Prabowo kalau pidato yang resmi-resmi yang ada teksnya gitu,” ucap Mahfud lagi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
