Di tengah banjir informasi dan hiruk-pikuk media sosial hari ini, Indonesia justru menghadapi satu ironi besar, semakin banyak pejabat berbicara, semakin sedikit yang dipercaya. Kalimat-kalimat publik terdengar cepat, lantang, bahkan viral, tetapi sering kehilangan makna dan kepekaan.
Dalam situasi ini, sosok The Grand Old Man, Agus Salim, menjadi cermin yang tajam, seorang tokoh yang hidup di era tanpa teknologi, tetapi mampu membuat dunia mendengar dan mempercayai Indonesia. Julukan The Grand Old Man yang melekat padanya bukan sekadar penghormatan, melainkan pengakuan atas kebijaksanaan, kedalaman intelektual, dan integritasnya sebagai negarawan. Ia bukan sekadar diplomat, tetapi simbol bagaimana komunikasi dapat menjadi alat strategis untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.
Agus Salim, yang lahir dengan nama Masyudul Haq pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat, adalah salah satu diplomat dan pemikir paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Ia berasal dari keluarga terdidik, mengenyam pendidikan elit kolonial di HBS (Hogere Burger School), dan dikenal sebagai lulusan terbaik. Kariernya sangat luas, mulai dari jurnalis, anggota Volksraad (Dewan Rakyat), tokoh Sarekat Islam, hingga akhirnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam beberapa kabinet awal Republik Indonesia. Kemampuannya menguasai banyak bahasa asing dan integritas pribadinya membuatnya dikenal sebagai diplomat ulung, sekaligus sosok yang disegani di dalam dan luar negeri.
Agus Salim menjadikan komunikasi sebagai kekuatan utama diplomasi. Hal ini terlihat jelas dalam misi ke Mesir tahun 1947, sebuah titik balik sejarah Indonesia. Di tengah upaya Belanda menggagalkan pengakuan internasional terhadap Indonesia, Agus Salim memimpin delegasi ke Timur Tengah dengan strategi komunikasi yang matang. Ia tidak hanya menyampaikan fakta politik, tetapi juga membangun kedekatan emosional dan kultural dengan masyarakat Mesir melalui bahasa dan narasi yang tepat. Hasilnya, pada 10 Juni 1947, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, sebuah keberhasilan yang tidak lepas dari kecerdasan komunikasinya.
Kesuksesan lain The Grand Old Man ini adalah kemampuannya membangun opini dan dukungan internasional melalui jaringan intelektual dan diplomatik. Ia bukan hanya diplomat ruang perundingan, tetapi juga komunikator publik yang memahami pentingnya narasi. Dalam berbagai forum, ia menggunakan bahasa berbeda untuk audiens berbeda, strategi yang menunjukkan betapa ia memahami bahwa komunikasi bukan sekadar berbicara, tetapi menjembatani pemahaman. Bahkan lawan debat pun kerap mengakui ketajaman argumennya, karena ia tidak menyerang dengan emosi, melainkan dengan logika dan kejelasan. Nilai-nilai itu tercermin dalam berbagai prinsip hidupnya. Agus Salim dikenal dengan gagasan bahwa, “Berbicara itu harus ada artinya.” Ia juga menekankan bahwa, “Kemerdekaan tidak hanya dipertahankan dengan kekuatan, tetapi dengan akal dan kata-kata.”
Namun, ketika dibandingkan dengan kondisi komunikasi pejabat publik Indonesia saat ini, kontrasnya bukan sekadar mencolok, tetapi mengkhawatirkan. Di era digital, pejabat memiliki akses langsung ke publik, tetapi kualitas komunikasi justru menurun. Alih-alih menjadi ruang deliberasi yang matang, komunikasi publik sering tereduksi menjadi respons cepat yang reaktif, tidak terukur, dan minim sensitivitas. Serangkaian blunder yang terjadi belakangan, mulai dari pernyataan tentang kebijakan tanpa landasan keilmuan hingga respons yang tidak empatik terhadap isu sosial, bukan lagi dapat dibaca sebagai kesalahan individu, melainkan pola yang berulang. Contoh paling gamblang terlihat dalam pernyataan Presiden pada Mei 2026 bahwa masyarakat desa “tidak pakai dolar”, yang menuai kritik karena menunjukkan jarak antara narasi pejabat dan realitas ekonomi masyarakat.
Kasus Menteri PPPA adalah ilustrasi lainnya dari kegagalan membaca konteks. Dalam situasi yang seharusnya menuntut empati, kunjungan ke korban kecelakaan kereta, justru muncul pernyataan teknis tentang posisi gerbong. Momen yang sarat emosi itu kehilangan makna karena komunikasi bergeser dari empati menjadi rasionalisasi. Tindakan ini mencerminkan kegagalan memahami prioritas situasional, dimana dalam kondisi krisis atau trauma, publik tidak pertama-tama membutuhkan solusi teknis, melainkan pengakuan, kehadiran, dan empati. Ketika pejabat gagal membedakan keduanya, komunikasi tidak lagi menjadi alat meredakan situasi, tetapi justru memperuncing persepsi negatif.
Lebih problematik lagi, pola ini hampir selalu berakhir pada tahap yang sama, yaitu permintaan maaf. Namun di sini letak persoalan yang lebih dalam. Permintaan maaf yang terus berulang tanpa perubahan pola komunikasi menunjukkan bahwa krisis ini bersifat struktural, bukan insidental. Dalam teori image restoration, William Benoit (1995) menekankan bahwa pengakuan kesalahan (mortification) hanya efektif jika diikuti tindakan korektif yang nyata. Tanpa itu, permintaan maaf hanya menjadi ritual komunikasi, meredakan sesaat, tetapi gagal memulihkan kepercayaan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, masalahnya bukan pada seberapa cepat pejabat meminta maaf, tetapi pada mengapa kesalahan yang sama terus terulang.
Repetisi blunder ini mengindikasikan absennya sistem komunikasi yang matang dalam pemerintahan. Tidak terlihat adanya mekanisme yang memastikan bahwa setiap pernyataan publik telah melalui pertimbangan konteks, dampak, dan audien. Sudah seharusnya pejabat publik di Indonesia menjalani media training dan crisis communication briefing secara sistematis agar setiap komunikasi yang disampaikan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat, empatik, dan terukur. Tanpa fondasi tersebut, komunikasi akan terus diproduksi secara spontan, bukan sebagai bagian integral dari kepemimpinan strategis.
Serangkaian kegagalan komunikasi pejabat ini bukan lagi sekadar “salah ucap”, tetapi menunjukkan hilangnya fondasi berpikir dalam komunikasi publik. Pernyataan yang reaktif, tidak empatik, dan lepas konteks memperlihatkan bahwa komunikasi tidak lagi diposisikan sebagai bagian dari kepemimpinan, melainkan sekadar respon sesaat.
Di titik inilah warisan The Grand Old Man terasa semakin relevan, dan sekaligus semakin jauh. Agus Salim mengajarkan bahwa komunikasi harus berakar pada substansi, empati, dan pemikiran yang matang. Namun yang terjadi hari ini, komunikasi sering berhenti pada bentuk terdengar, viral, tetapi tidak membangun makna. Yang hilang bukan kemampuan berbicara, melainkan kedalaman untuk memahami sebelum berbicara.
Refleksi ini menjadi penting bagi generasi muda Indonesia, termasuk diaspora di luar negeri. Agus Salim membuktikan bahwa membangun bangsa tidak selalu dari pusat kekuasaan, tetapi melalui gagasan dan komunikasi yang cerdas di tingkat global. Di tengah akses pendidikan, teknologi, dan jaringan yang lebih luas, tantangan generasi hari ini bukan lagi keterbatasan, tetapi bagaimana menggunakan keunggulan itu secara bermakna. Maka pelajaran utamanya sederhana tetapi mendasar, berpikir sebelum berbicara, membangun pemahaman dibanding sekadar bereaksi, dan menjaga integritas dalam setiap ucapan. Karena pada akhirnya, seperti yang ditunjukkan The Grand Old Man, komunikasi bukan soal seberapa sering kita berbicara, tetapi soal seberapa jauh kata-kata kita dapat dipercaya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
