Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilibatkan dalam upaya penyelesaian konflik Myanmar. SBY yang merupakan purnawirawan TNI dianggap bisa menjadi penengah untuk meredam konflik berkepanjangan itu.
Menurut Ramos-Horta, keterlibatan SBY adalah kunci potensial untuk memecah kebuntuan krisis di Myanmar. Alasan utamanya berkaitan dengan prestise militer dan kesetaraan tingkat dalam berdialog dengan Tatmadaw (militer Myanmar).
Ramos-Horta menyebut, militer Myanmar memiliki kecenderungan hanya akan mendengarkan sosok yang memiliki latar belakang militer dengan pangkat yang tinggi. Oleh karena itu, SBY dinilainya menjadi figur yang cocok.
Faktor Senioritas dan Pangkat Militer
Ramos-Horta menekankan bahwa dalam budaya militer, status dan pangkat sangat menentukan efektivitas sebuah pembicaraan. Ia berpendapat bahwa mengirim diplomat junior tidak akan memberikan hasil signifikan saat berhadapan dengan jenderal-jenderal Myanmar.
Di matanya, SBY yang juga seorang purnawirawan jenderal bintang empat, dinilai memiliki "bobot" yang setara untuk menjadi mitra bicara mereka. Menurutnya, bisa saja militer Myanmar mejadi leih terbuka jika dialog dilakukan bersama Presiden ke-6 RI itu.
“Menurut saya, kalau ingin berbicara dengan militer Myanmar atau Tatmadaw dalam tingkatan apapun, ajaklah serta Pak Susilo Bambang Yudhoyono, karena beliau adalah jenderal bintang empat, jangan hanya mengajak diplomat junior,” katanya disadur dari ANTARA.
“Jangan sekadar mengajak purnawirawan kapten, militer Myanmar tak akan bergerak. Ajaklah Pak SBY, mereka mungkin jadi bisa lebih terbuka,” imbuhnya.
Pandangan ini didasarkan pada pengalaman pribadi Ramos-Horta saat bertugas di Sierra Leone, Afrika Barat. Kala itu, para jenderal militer setempat hanya mau mendengarkan masukan darinya dan cenderung mengabaikan diplomat-diplomat lain yang mendampinginya.
Hal ini membuktikan bahwa faktor prestise personal dan latar belakang karier sangat krusial dalam diplomasi konflik yang melibatkan rezim militer.
Rekam Jejak Keberhasilan Resolusi Konflik
Selain latar belakang militernya, rekam jejak SBY selama menjabat sebagai Presiden RI (2004-2014) menjadi alasan kuat lainnya. Ramos-Horta memuji kepemimpinan SBY yang berhasil menyelesaikan berbagai konflik besar di Indonesia, yang paling menonjol adalah perdamaian di Aceh.
Keberhasilan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun melalui Perjanjian Helsinki tahun 2005 dianggap sebagai bukti nyata kemampuan diplomasi dan manajemen konflik yang dimiliki SBY.
Ramos-Horta bahkan sempat menyinggung apresiasi internasional terhadap capaian tersebut. Ia merasa SBY dan Jusuf Kalla layak mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian atas jasa mereka di Aceh.
“Nobel Perdamaian saat itu hanya diberikan kepada Martti Ahtisaari (eks Presiden Filandia), padahal mereka memiliki kepemimpinan nasional, terlepas situasi saat itu, untuk mencapai penyelesaian konflik di Aceh,” ujarnya.
Pengalaman praktis dalam membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan inilah yang dianggap sangat dibutuhkan untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
Usulan Ramos-Horta muncul di tengah desakan agar ASEAN terus melanjutkan dialog intensif tanpa harus menunggu pulihnya demokrasi sepenuhnya di Myanmar. Lebih lanjut, Presiden Timor Leste ini mengatakan jika keterlibatan dengan pemimpin militer Myanmar saat ini sangat diperlukan untuk mengimplementasikan posisi ASEAN, mengingat pemimpin Tatmadaw kini juga menjabat sebagai presiden setelah memenangkan pemilu di sana.
Saat ini ASEAN tetap memegang teguh Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai dasar penyelesaian krisis. Meskipun para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk memperjuangkan konsensus tersebut, langkah-langkah selanjutnya masih terus didiskusikan secara terbuka.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
