Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, publik kembali menyoroti tradisi lama yang nyaris selalu hadir setiap tahun: sapi kurban atas nama Presiden Republik Indonesia. Tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.
Seluruh sapi tersebut dibeli dari peternak lokal dan didistribusikan sebagai bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banpres. Namun, yang memantik perdebatan bukan semata jumlah sapinya yang fantastis, melainkan sumber anggarannya.
Pemerintah mengakui pembelian sapi dilakukan menggunakan dana negara melalui APBN dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar. Bagi sebagian masyarakat, langkah itu dipandang wajar karena pemerintah memang memiliki kewajiban menghadirkan bantuan sosial dan memperkuat semangat kebersamaan pada hari besar keagamaan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa program sapi kurban presiden bertujuan membantu masyarakat agar dapat menikmati daging kurban dan merayakan Idul Adha bersama-sama.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan klasik: apakah kurban presiden masih bisa dipandang sebagai ibadah personal jika seluruh pembiayaannya berasal dari uang negara?
Dari Kesalehan Personal ke Simbol Kekuasaan Negara
Perdebatan itu sebenarnya bukan hal baru. Polemik serupa sudah lama menjadi bagian dari sejarah hubungan antara kekuasaan, agama, dan pencitraan politik di Indonesia. Tradisi kurban presiden yang hari ini dianggap lumrah sesungguhnya memiliki akar panjang sejak masa Orde Baru.
Pada era Presiden Soeharto, masyarakat Indonesia memiliki ingatan yang sangat kuat terhadap tayangan TVRI menjelang Idul Adha. Hampir setiap tahun, televisi nasional menampilkan sapi-sapi berukuran jumbo yang diserahkan Presiden Soeharto ke Masjid Istiqlal dan berbagai daerah di Indonesia.
Di mata publik saat itu, bantuan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk kemurahan hati pribadi seorang presiden. Soeharto dianggap menyumbangkan hewan kurban dari kantong pribadinya sebagai ekspresi kesalehan seorang pemimpin muslim.
Jejak tradisi itu tidak bisa dilepaskan dari Peternakan Tapos di Jawa Barat. Kawasan tersebut awalnya merupakan perkebunan milik Belanda yang dinasionalisasi pemerintah sebelum akhirnya dikelola oleh perusahaan yang dipimpin putra Soeharto, Sigit Harjojudanto.
Di Tapos, dibangun peternakan modern yang pada masanya dianggap sangat maju. Kawasan itu memiliki fasilitas pengembangbiakan sapi unggul, ladang pakan ternak, hingga sistem pengolahan modern.
Pada pertengahan 1980-an, Soeharto bahkan menyebut Tapos sebagai model peternakan masa depan Indonesia. Dari sanalah banyak sapi kurban presiden berasal.
Setiap Idul Adha, sapi-sapi jumbo itu dikirim ke berbagai daerah dan menjadi simbol visual yang sangat kuat. Publik melihat Soeharto bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sosok religius yang dekat dengan rakyat muslim.
Menurut Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, masyarakat kala itu memahami pengiriman sapi kurban sebagai bentuk kesalehan personal seorang presiden yang kebetulan memiliki peternakan besar.
Namun, seiring waktu, sejarah memperlihatkan bahwa praktik bantuan atas nama presiden ternyata jauh lebih kompleks dibanding sekadar amal pribadi.
Banpres, Dana Negara, dan Warisan Politik Orde Baru
Pada masa Orde Baru, istilah “Bantuan Presiden” atau Banpres memiliki pengaruh politik yang sangat besar. Banyak bantuan sosial, pembangunan tempat ibadah, hingga distribusi hewan kurban disalurkan menggunakan label Banpres.
Publik awam sering mengira seluruh bantuan tersebut berasal dari kekayaan pribadi Soeharto atau setidaknya dari anggaran resmi negara yang disetujui DPR. Padahal, dalam praktiknya, sebagian dana berasal dari mekanisme non-bujeter yang berada di bawah kendali kekuasaan eksekutif.
Selain itu, Soeharto juga mengendalikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP), yayasan yang terkenal membangun ratusan masjid beratap limas di berbagai daerah Indonesia. Dana yayasan itu dihimpun dari berbagai sumber, termasuk potongan gaji pegawai negeri dan kontribusi dari BUMN.
Bagi banyak pengamat politik, strategi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun legitimasi kekuasaan Orde Baru. Bantuan yang menggunakan dana publik sering kali tampil seolah-olah sebagai kemurahan hati pribadi penguasa. Tradisi itu kemudian perlahan berubah setelah Reformasi 1998.
Pengusutan terhadap dana non-bujeter dan yayasan-yayasan era Orde Baru mendorong perubahan besar dalam tata kelola keuangan negara. Pemerintah mulai dituntut lebih transparan terkait penggunaan anggaran publik, termasuk program bantuan atas nama presiden.
Karena itulah, polemik sapi kurban Presiden Prabowo hari ini sebenarnya bukan sekadar soal hewan kurban atau besarnya anggaran negara. Perdebatan tersebut membuka kembali memori panjang tentang bagaimana kekuasaan di Indonesia pernah menggunakan simbol keagamaan untuk membangun citra politik.
Dan di tengah tradisi yang terus berulang setiap Idul Adha, publik kini semakin kritis membedakan mana ibadah personal seorang pemimpin, dan mana program negara yang dibungkus simbol religius.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
