Saya mempunyai beberapa teman asal Jepang ketika kuliah di University of London, Inggris. Mereka mengambil program Master dan Ph.D. Yang saya heran dari teman-teman saya itu adalah jurusan atau prodi (program studi) yang mereka ambil, misalnya perkembangan sastra dalam sejarah Inggris, seni zaman Victoria, dan sebagainya. Mereka tidak mengambil prodi misalnya engineering, accountancy, international trade, atau monetary policy.
Pemahaman saya yang sempit dan subjektif mengatakan bahwa prodi seni dan sejarah di Inggris itu bukanlah prodi yang “menjual”, prodi yang tidak diperlukan di dunia kerja. Untuk apa pula mereka susah-susah mengambil prodi itu.
Pemahaman saya yang sempit itu ternyata salah. Jepang adalah satu negara maju yang melakukan investasi di banyak negara, memiliki sejumlah perusahaan raksasa dunia atau Multinational Corporation yang keuntungan satu perusahaan jenis ini dalam setahun hampir sama dengan beberapa kali Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara berkembang. Perusahaan-perusahaan raksasa ini memerlukan masukan profesional dari berbagai keahlian untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan investasi. Masukan-masukan tentang “sikap masyarakat terhadap investasi Jepang”, “pandangan masyarakat Inggris terhadap Jepang”, “preferensi konsumen Inggris terhadap produk Jepang”, dan sebagainya—itu diperlukan dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk prodi yang diambil teman-teman Jepang tadi.
Jadi, prodi yang kita anggap tidak laku seperti sastra Jawa atau filsafat misalnya, ternyata diperlukan di pasar tenaga kerja perusahaan-perusahaan besar. Karena itu pula saya tidak terkejut ketika bertemu dengan para dosen atau peneliti senior dari Amerika Serikat (AS) atau Jepang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia. Pengetahuan dan keahlian mereka sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang berinvestasi di Indonesia, juga oleh departemen luar negeri negaranya masing-masing.
Dalam keputusan menyerang Iran, Presiden AS, Donald Trump, dan para menterinya dikritik banyak orang karena melakukan serangan yang tak hanya ilegal, melainkan juga mencerminkan bahwa mereka tidak memahami seluk-beluk Iran dan masyarakatnya. "Iran is not a country, but it is a civilization".Iran tidak hanya sebuah negara, namun sebuah peradaban yang berumur lebih dari 5.000 tahun. Trump tidak paham soal ini, dan ia mungkin tidak meminta masukan dari para ahli, akademisi, atau peneliti tentang sejarah Iran, nilai-nilai masyarakatnya, karakter kaum Syiah di sana, apalagi nasionalisme serta kebanggaan bangsa Iran, dan sebagainya. Trump hanya mendapat masukan dari ahli ekonomi dan militer, tetapi tidak meminta masukan dari para ahli yang kuliahnya mengambil prodi yang dianggap “tidak laku”.
Prof. Peter Carey dari Inggris yang meneliti selama 40 tahun tentang kehidupan Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa (1825-1830), salah satu podcast mengatakan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda waktu itu tidak memahami tentang budaya Jawa sehingga muncul rasa kebencian dari masyarakat Jawa. Sementara itu, Pemerintah Inggris di bawah Gubernur Thomas Raffles meneliti dan paham tentang budaya Jawa terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dengan demikian, mereka memiliki pendekatan yang lebih baik dibandingkan dengan Belanda, terutama ketika berhubungan dengan Keraton Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa prodi sejarah itu ternyata sangat penting bagi pemerintah.
Saya mengetahui keberadaan para peneliti yang khusus melakukan penelitian tentang politik, khususnya pemilihan kepala daerah dan presiden yang mempunyai latar belakang prodi politik dan sosiologi. Ternyata, analisis mereka tidak hanya menggunakan referensi ilmu politik dan sosiologi, melainkan juga ilmu marketing yang diajarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Konsep-konsep marketing dari Philip Kotler menjadi alat bedah analisis peneliti dalam melakukan analisis strategi perolehan suara dalam suatu pemilihan umum.
WWF Indonesia di lamannya mengutip pernyataan tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara: “Through education, we can also improve a more cultured human being. Cultured in society and cultured in life. Protect all aspects including the earth with all its livelihoods.”
Dr. Palto Datta, seorang dosen senior di School of Business and Enterprise at Regent College London, kolumnis dan pembicara internasional juga mengatakan hal serupa: “...that progress, justice, equality, and humanity all emerge from the deep, fertile soil of education. As the unceasing lamp, education continues to illuminate the path for the world. Civilisation continued to develop and advance because of education and the pursuit of research.”
Pendapat kedua tokoh di atas menekankan bahwa sejatinya pendidikan itu peradaban.
Karena itulah, pernyataan Prof. Badri Munir Sukoco baru-baru ini tentang rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI menutup prodi yang dianggap tak relevan dengan industri perlu dikaji ulang dan mendapatkan masukan yang komprehensif dari publik. Pernyataan itu mengesankan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia hanya ditujukan untuk kepentingan pasar kerja, hanya mencetak “tukang” agar dapat bekerja di industri.
Ada yang menarik dari pendapat di sebuah tulisan di laman Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: “Yang dibutuhkan bukan penghapusan prodinya, melainkan jembatan yang lebih kokoh antara ilmu yang dipelajari dengan kebutuhan zaman.”
Perlu sekali lagi disadari bahwa pendidikan itu untuk peradaban suatu bangsa.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
