Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) meluncurkan data survei soal Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2025. Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) adalah sebuah ukuran nilai yang menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada suatu wilayah.
TKM disusun berdasarkan beberapa intrumen utama dalam aktivitas membaca, yakni fase pra-membaca, fase saat membaca, dan fase pasca-membaca.
Merangkum dari Perpustakaan Nasional RI, fase pra-membaca menilai aspek motivasi, minat intrinsik, tujuan membaca, model akses, dan pemahaman budaya literasi di tengah masyarakat. Lalu, pada fase saat membaca, survei menilai perilaku pembaca, fokus perhatian, strategi pemahaman, dan praktik literasi sosial.
Terakhir, pada fase pasca-membaca, analisis diarahkan pada dampak membaca dan nilai ekspektasi yang diharapkan.
Daftar 10 Provinsi dengan Tingkat Kegemaran Membaca Tertinggi 2025
Disadur dari data Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Variabel Penyusunnya Menurut Provinsi 2025 di situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), berikut adalah daftar 10 provinsi dengan tingkat kegemaran tertinggi 2025:
- Nusa Tenggara Timur (NTT) – 62,05
- Nusa Tenggara Barat (NTB) – 61,19
- Sumatra Selatan – 60,86
- Maluku Utara – 60,66
- Kalimantan Barat – 59,85
- Sulawesi Selatan – 59,84
- Sulawesi Tengah – 59,51
- Sumatra Barat – 59,42
- Sumatra Utara – 59,36
- Kepulauan Riau – 59,33
Kawan GNFI, dilihat dari daftar tersebut, provinsi-provinsi di kawasan Indonesia timur mendominasi. Uniknya, dalam daftar 10 besar, justru tidak ada provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang umumnya masuk ke dalam daftar. Hasil ini menunjukkan peningkatan dan kesadaran akan literasi di berbagai daerah di Indonesia.
Perubahan Instrumen TKM 2025
Perpusnas menyebut, dalam penyusunan TKM 2025, ada instrumen penilaian baru yang lebih mengukur kinerja pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, sehingga penilaian lebih tepat sasaran dan fokus pada lingkup tugasnya. Hal ini cukup berbeda dengan penilaian di edisi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek kepatuhan administratif, seperti luas bangunan perpustakaan atau jumlah koleksi.
TKM bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam membangn kualitas sumber daya manusia berbasis literasi. Selain itu, survei ini juga menjadi panduan untuk menghadapi kesenjangan literasi yang masih terjadi di banyak wilayah.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
