Kementerian Keuangan resmi memiliki nakhoda baru di kursi Sekretariat Jenderal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) pada Jumat, 27 Maret 2026.
Robert hadir menggantikan Heru Pambudi, membawa beban tugas yang cukup penting. Dalam struktur Kemenkeu, Sekjen bukan hanya pengelola administrasi, tetapi berperan sebagai "orkestrator" yang memastikan seluruh unit kerja.
Mulai dari pajak, bea cukai, hingga anggaran, semuanya diupayakan agar bisa berjalan selaras demi menjaga kredibilitas APBN sebagai bantalan ekonomi nasional.
Tempaan Saitama hingga Kobe
Lahir di Medan pada 23 Juni 1970, Robert Leonard Marbun memiliki fondasi akademik yang sangat kuat di bidang kebijakan publik dan ekonomi.
Ia merupakan lulusan Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran. Minatnya pada analisis kebijakan membawanya terbang ke Negeri Sakura.
Di Jepang, Robert menyelesaikan gelar Master of Policy Analysis di Saitama University pada tahun 2000.
Tak berhenti di situ, ia melanjutkan studi doktoral dan berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) di bidang Ekonomi dari Kobe University pada tahun 2004.
Latar belakang pendidikan ini disebut-sebut memberinya perspektif makro yang tajam dalam melihat kaitan antara kebijakan domestik dan hubungan internasional.
Matang di Jalur Kepabeanan dan Kebijakan
Karier Robert di lingkungan Kementerian Keuangan tercatat panjang dan beragam. Ia banyak menghabiskan waktu di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebuah institusi yang menjadi salah satu pilar penerimaan negara. Beberapa posisi strategis yang pernah diembannya antara lain:
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai (2011).
Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi (2012).
Direktur Kepabeanan Internasional (2015-2016).
Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara (2018).
Selain di internal Kemenkeu, Robert juga sempat dipercaya menjabat sebag.ai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang memperkaya pengalamannya dalam menjembatani kebijakan fiskal dengan iklim investasi.
Penunjukan Robert didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/TPA/2026.
Di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya, Robert diharapkan mampu mendorong transformasi organisasi agar lebih adaptif. Tantangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas menuntut Kemenkeu memiliki koordinasi internal yang tanpa celah.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
