KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar sosialisasi mengenai Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2026, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR), serta implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Acara yang berlangsung di Gedung Pertemuan Setda, Selasa 31 Maret 2026, ini menekankan pada pentingnya digitalisasi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen, Aden Andri Susilo, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Kami telah menyiapkan landasan hukum yang kuat melalui Perda Nomor 10 Tahun 2025. Salah satu poin penting adalah penerapan kebijakan opsen pajak sebesar 66% untuk PKB dan BBNKB. Dengan sistem ini, kabupaten dapat menerima pendapatan secara real-time di hari yang sama tanpa mengurangi hak pemerintah provinsi,” ujar Aden Andri Susilo dalam laporannya.
Aden menambahkan, capaian realisasi opsen pada tahun 2025 telah menyentuh angka Rp80,79 miliar. Prestasi ini didukung oleh kemudahan akses melalui digitalisasi perbankan dan optimalisasi 275 agen “Duta” Laku Pandai yang dikelola oleh BUMDES dan pihak swasta di seluruh pelosok Kebumen.
Baca Selengkapnya
