Mudik menjadi salah satu tradisi rutin jelang Hari Raya Idulfitri. Masyarakat yang merantau jauh dari kampung halaman akan berbondong-bondong kembali ke rumah tercinta untuk berkumpul dengan keluarganya.
Untuk mendukung tradisi ini, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga hingga pihak swasta beramai-ramai membuka program mudik gratis. Program ini dinilai bisa membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya dengan aman dan nyaman.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Hengki Purwanto, S.E., M.A., melalui situs ugm.ac.id, menjelaskan jika program mudik gratis memberikan manfaat, meskipun kapasitasnya sangat kecil dibandingkan total pergerakan pemudik nasional.
Program yang diharapkan bisa memberi manfaat sosial bagi kelompok rentan yang betul-betul membutuhkan ini memang memiliki proporsi yang kecil. Dalam penjelasannya, total perjalanan mudik secara nasional mencapai sekitar 144 juta pergerakan.
Fokus pergerakan pemudik terbesar berada di Pulau Jawa, yakni sebesar 70-80 juta pergerakan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kapasitas mudik gratis dari kawasan Jabdetabek ke arah Pulau Jawa lainnya dan Sumatra hanya mencakup sekitar 15 ribu orang saja. Jumlah ini hanya sekitar 0,01 persen.
“Jadi secara proporsi memang sangat kecil,” kata Hengki.
Proporsi Mudik Gratis yang Kecil
Secara proporsi, sekitar 50 persen arus mudik dari Jabodetabek menuju ke wilayah timur Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, dan Nusa Tenggara. Sementara itu, sebagian kecil arus kecil lainnya adalah dari Jabodetabek ke Sumatra dan beberapa daerah regional di Kalimantan serta Sulawesi.
Peneliti bidang kajian infrastruktur ini menjelaskan, program mudik gratis umumnya difasilitasi untuk rute Jabodetabek menuju Jawa dan sebagian Sumatra menuju moda bus serta truk pengangkut sepeda motor roda dua.
“Peran program mudik gratis ini memang tidak terlalu besar namun isu mudik gratis menjadi penting karena tingginya risiko kecelakaan di jalur Jabodetabek ke Jawa,” ucapnya.
Mudik Gratis yang Bermanfaat bagi Kelompok Rentan
Program mudik gratis dikatakan Hengki menyasar kelompok masyarakat berdaya beli rendah, seperti buruh pabrik atau pelaku UMKM yang biasanya mudik dengan motor untuk perjalanan jarak jauh. Menurutnya, dengan program mudik gratis, kelompok renta bisa mudik dengan bus untuk menekan risiko kecelakaan.
Lebih lanjut, ditanya soal efisiensi program, Hengki menerangkan sejatinya perhitungan efisiensi bisa dilakukan dengan perbandingan antara manfaat sosial dan biaya sosial. Meskipun demikian, manfaat program mudik gratis bisa membantu menekan berbagai permasalahan, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kemacetan, hingga tekanan berlebih pada infrastruktur jalan, jembatan, dan terminal.
Menurutnya, perhitungan efektif dan tidaknya program ini tidak bisa dilakukan dengan membandingkan antara biaya penyelenggara mudik gratis dengan biaya kesehatan dan kerusakan infrastruktur.
Jika terjadi pengurangan angka kecelakaan maupun fasilitas serta pengurangan kerusakan infrastruktur, maka hal ini bisa dikonversi secara ekonomi. Di sisi lain, jika manfaat sosial lebih besar dibanding biaya penyelenggaraan mudik gratis—sekitar Rp2 miliar—artinya program ini berpotensi efisien karena manfaatnya melampaui biaya fiskal yang dikeluarkan meskipun secara kuantitatif jumlahnya kecil.
Ia menekankan, program mudik gratis adalah salah satu bentuk intervensi yang relatif lebih tepat dibandingkan pembatasan tarif ketat yang bisa saja merugikan operator transportasi.
“Dengan kata lain, pemerintah tetap menjaga keberlanjutan usaha transportasi namun sekaligus melindungi kelompok rentan,” tegasnya.
Pentingnya Penguatan Fasilitas Antarmoda
Ia memberikan beberapa rekomendasi kebijakan terkait program ini. Menurut Hengki, perlu adanya pengelolaan mudik yang menjadi bagian dari manajemen transportasi regional yang berkelanjutan.
Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan intervensi pembatasan tarif dan melakukan pengaturan periode libur agar tidak terlalu pendek. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi penumpukan arus mudik lebaran.
Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah untuk melakukan penguatan fasilitas antarmoda transportasi dengan pengembangan integrated ticketing antarmoda transportasi.
Sementara itu, dalam jangka panjangnya, pemerintah perlu melakukan perbaikan yang masif lewat peningkatan kapasitas armada transportasi, menciptakan iklim industri transportasi yang menarik bagi pelaku usaha, memperkuat infrastruktur hingga mengembangkan bisnis penunjang seperti perusahaan ticketing dan asuransi.
“Bagaimanapun transportasi umum harus menjadi andalan. Karena itu, perencanaan layanan harus mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas yang dilakukan secara simultan agar setiap tahun kita tidak menghadapi beban fiskal berulang dengan pola yang sama,” pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
