Hendri Satrio (Hensat) adalah pengamat politik terkemuka. Ia dikenal sering memberikan pandangan kritis mengenai dinamika partai politik, oposisi, dan kebijakan pemerintahan di berbagai media massa.
Meski sering terlihat di layar televisi atau podcast ternama, Hendri Satrio tetap menjaga akarnya sebagai seorang pendidik. Sebagai dosen di Universitas Paramadina, ia menularkan ilmu komunikasi politik kepada generasi penerus.
Nama Hendri Satrio terkenal pula lewat KedaiKOPI yang didirikannya pada 2014. Lembaga ini menyajikan diskusi hingga survei terkait isu-isu politik yang terjadi di Indonesia. Menariknya, nama lembaga tersebut pernah diremehkan akibat tidak mencerminkan keseriusan memperbincangkan politik.
Dirikan KedaiKOPI
Kesadaran Hendri Satrio mendirikan KedaiKOPI terdorong dari keinginannya membuka bisnis. Setelah mendapat pencerahan dari teman-teman yang sesama pengamat politik maka didirikanlah lembaga tersebut.
Nama KedaiKOPI kesannya lebih dekat dengan dunia kuliner lalu diambilnya. Menteri Keuangan kala itu, Bambang Bojonegoro bahkan sampai bertanya-tanya mengapa nama itu dipakai.
Hendri pun menjelaskan bahwa nama itu memiliki filosofi di mana masyarakat gemar membicarakan ngalor-ngidul soal politik kala senggang menyeruput kopi di kedai-kedai kopi. Walaupun namanya memang terkesan tidak terlalu canggih untuk kelompok diskusi yang mengedepankan metodologi ilmiah, ia tetap memilih nama itu yang merupakan akronim dari Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia
“Karena perbincangan santai penting, no hard feeling, itu cuma terjadi di kedai kopi. Akhirnya gua panjangin Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia,” ucap Hendri kepada Good News From Indonesia dalam segmen GoodTalk.
Rupanya nama yang dipilihnya tersebut memancing protes dan pandangan remeh dari sejumlah kalangan. Namun, Hendri tetap percaya dengan nama KedaiKOPI keseriusan membahas isu publik dan politik akan terus konsisten diangkat olehnya.
“Diremehin, tapi kan akhirnya mereka ngelihat seorang Hendri Satrio bahwa Hendri Satrio itu serius kemudian memberikan masukan kritis dengan rasionalitas yang mumpuni,” ucap pemilik sapaan Hensat itu.
Meritokrasi
Sudah menjadi bukan rahasia lagi bahwa meritokrasi terpinggirkan di pemerintahan Indonesia. Salah satu faktor yang paling sering muncul untuk mengaburkan sistem itu ialah adanya politik bagi-bagi jabatan ketika presiden membangun susunan kabinet. Hasilnya, banyak dari menteri menduduki jabatan yang bukan di bidangnya sehingga kinerja menjadi kurang atau bahkan tidak optimal dan berdampak buruk bagi rakyat.
Sebagai pengamat politik, Hendri Satrio sadar pentingnya meritokrasi di dalam pemerintahan supaya bikrokrasi bisa tercipta secara profesional. Sayangnya, ia melihat kesadaran semacam itu tidak dimiliki kalangan yang ditunjuk sebagai pejabat.
“Ini penting buat pejabat di sini. Kalau lo emang enggak bisa, jangan lo terima tuh kerjaan itu. Buat pejabat meritokrasi. Ngadiem misalnya, kalau lo emang enggak bisa jadi Menteri Pendidikan ya jangan lo ambil. Atau misalnya siapalah kalau lo emang enggak bisa jadi Menteri Kehutanan, jangan lo ambil, yang susah tuh rakyat!” ucap Hendri.
Hendri tentu berharap kepada semuanya agar lebih memahami perannya masing-masing dalam hidup. Dengan memahami peran dan bekerja sesuai bidangnya, ia berharap pekerjaan dan hasil nyata kelak bisa terlihat.
“Setiap orang punya perannya sendiri-sendiri, saya juga punya peran sendiri. Ya, harus hormati peran,” ucapnya lagi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
