Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengikuti rapat koordinasi percepatan pemulihan pascabencana Sumatra yang dilaksanakan di Banda Aceh pada Sabtu (10/1).
Pertemuan lintas kementerian dan lembaga ini menjadi tindak lanjut atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat diinisiasi oleh Satgas Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Pemerintah.
Rapat koordinasi ini merupakan upaya terintegrasi dalam memecahkan masalah yang ditemui di lapangan dan mencari solusi bersama untuk pemulihan tiga provinsi terdampak banjir dan longsor Sumatra.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perumahan, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Turut hadir pula Kepala Badan Pengelola BUMN, Kepala BPKP, Kepala BPS, Sekretaris Utama BNPB, dan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, Sufmi Dasco, Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Pemerintah Tito Karnavian, terdapat sepuluh pembahasan tugas satgas percepatan pemulihan pascabencana Sumatra.
Kesepuluh tugas tersebut adalah:
- percepatan pembersihan lumpur
- perbaikan akses darat
- pengurangan pengungsi
- pemerintah daerah
- pemulihan fasilitas kesehatan
- pemulihan fasilitas pendidikan dan belajar mengajar
- perbaikan infrastruktur
- pemulihan ekonomi
- perbaikan fasilitas ibadah
- tradisi _meugang_ di Aceh
- dan media center.
Tito mengatakan upaya pemulihan pascabencana ini harus dioptimalkan pada rentang waktu saat ini mengingat pada pertengahan bulan Februari mendatang, sebagian masyarakat Indonesia termasuk di wilayah terdampak bencana Sumatra mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.
Koordinasi satgas untuk selanjutnya akan dipusatkan dari pos Satgas Percepatan Pemulihan Sumatra di Kota Banda Aceh.
BNPB dalam Satgas Percepatan Pemulihan
Dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kepala BNPB didapuk sebagai Wakil Ketua II. Dengan demikian, BNPB turut melaksanakan koordinasi untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kedepannya. BNPB juga berperan sebagai walidata yang akan menjadi rujukan lintas kementerian dan lembaga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemulihan pascabencana.
Guna percepatan pemulihan pascabencana, hingga saat ini BNPB terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC. OMC dilakukan mengingat salah satu kendala signifikan dalam upaya pemulihan Sumatra adalah faktor cuaca yang masih kerap terjadi hujan. Sebanyak 11 pesawat dikerahkan 24 jam untuk mengamankan langit Sumatra denga rincian empat armada di Pos OMC Aceh, tiga armada di Pos OMC Sumatra Utara, dan tiga armada lainnya di Pos OMC Sumatra Barat.
Tidak hanya OMC, dalam fase pemulihan bencana ini, BNPB secara bertahap juga tengah menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara), penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) dan verifikasi dokumen Rencana Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bersama dengan pemerintah daerah setempat.
Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian yang turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan, finalisasi R3P menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu dikebut oleh BNPB.
Per hari ini (10/1), progres dokumen R3P di tiga provinsi terdampak yaitu: di Sumatra Barat, dokumen R3P telah selesai dan ditandatangani di 13 kabupaten/kota dengan total kebutuhan sementara 18,3 triliun rupiah, di Sumatra Utara progres R3P mencapai 60% dan di Aceh progres R3P mencapai 35%.
"Arahan Ketua Satgas Percepatan Pemulihan, Pak Tito tadi untuk mempercepat proses pendataan di Provinsi Sumatra Utara dan Aceh. Kami usahakan dalam 10 hari kedepan data R3P di kedua provinsi tersebut bisa diselesaikan", kata Rustian.
Percepatan pemulihan
Sembari proses penyusunan dan verifikasi dokumen R3P daerah dilanjutkan, dalam rapat ini disepakati bahwa guna percepatan pemulihan maka BNPB dapat melakukan pencairan dana bantuan bagi warga terdampak tanpa menunggu data final R3P dan bisa dilakukan secara bertahap.
Sebagai upaya percepatan verifikasi pendataan selanjutnya BNPB akan bekerja sama dengan lintas instansi dan organisasi untuk pengerahan sumber daya yang dapat membantu pelaksanaan proses verifikasi dokumen R3P di lapangan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
