Momen libur panjang, seperti Natal dan dan Tahun Baru (Nataru) serta Hari Raya Idulfitri menjadi saat di mana banyak terjadi penumpukan volume kendaraan di berbagai titik di Indonesia. Hal ini tentu menjadi “ujian” tersendiri bagi pemerintah untuk dapat memberikan kesiapan infrastruktur yang memadai dan saling mengkoordinasikan kebijakan transportasi.
Meskipun demikian, sejauh ini, penanganan untuk mengatasi lonjakan mobilitas masyarakat dianggap masih dilakukan dengan pola konvensional. Padahal, tanpa ada transformasi energi yang mendasar, kapasitas infrastruktur yang bersifat statis dipastikan akan kewalahan saat mengimbangi pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat setiap tahunnya.
Pakar Transportasi di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Dewanti, M.S., dalam penjelasannya di ugm.ac.id, menilai bahwa penanganan mobilitas masyarakat yang berlibur di momen-momen besar, termasuk Nataru, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola reaktif seperti pembukaan posko atau program diskon tarif tol. Menurutnya, pelaku perjalanan di periode puncak menunjukkan permintaan sesaat yang tinggi, sehingga memicu over kapasitas sarana dan prasarana.
“Meski pemerintah telah berupaya melalui berbagai program keselamatan, permasalahan tersebut belum sepenuhnya terurai karena permintaan tetap terakumulasi pada waktu yang bersamaan,” jelasnya.
TDM sebagai Solusi
Menjawab tantangan itu, Dewanti menganjurkan pemerintah untuk mengoptimalkan strategi Transport Demand Management (TDM) untuk mengurangi penumpukan volume kendaraan. Strategi ini mencakup penerapan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, seperti tarif tol dan parkir progresif pada titik kemacetan, serta pengaturan waktu perjalanan yang lebih terinstitusi melalui skema cuti bersama yang terdistribusi atau jam kerja fleksibel.
Tak ketinggalan, ia juga memberi catatan kritis pada efektivitas program yang selalu muncul di momen lebaran dan menjadi andalan pemerintah, yakni mudik gratis. Program ini biasanya membuka kuota sekitar 33 ribu penumpang. Namun, ia menilai jika mudik gratis belum betul-betul memberikan dampak signifikan pada pengurangan penggunaan pribadi dalam skala nasional.
“Dalam konteks ini, mudik gratis lebih berfungsi sebagai program simbolik dan bantuan sosial, bukan sebagai instrumen strategis travel demand management,” katanya.
Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap program tersebut di beberapa wilayah bukan hanya soal besaran kuota, tetapi juga menjadi indikasi bahwa desain program tersebut memang belum tepat sasaran.
“Rendahnya minat masyarakat terhadap mudik gratis di beberapa wilayah menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada besaran kuota, melainkan pada desain dan metode pengadaannya,” paparnya lebih lanjut.
Rendahnya daya saing program mudik gratis dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ketidaksesuaian rute dengan pola asal-tujuan penumpang, jadwal yang kaku, dan minimnya integrasi dengan moda transportasi lanjutan.
Kemudian, Dewanti berpendapat jika faktor persepsi terhadap kenyamanan layanan turut menjadi akar persoalan yang membuat program ini kurang kompetitif dibandingkan kendaraan pribadi.
Pentingnya Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dewanti menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pengendalian lalu lintas daerah harus didukung oleh instrumen pusat—contohnya yang harus diterapkan pada destinasi wisata padat seperti halnya Yogyakarta.
“Pembatasan kendaraan pribadi berbasis waktu, serta integrasi informasi perjalanan secara nasional. Sementara itu, pemerintah daerah berfokus pada manajemen pergerakan internal, termasuk pengaturan akses kawasan wisata, manajemen parkir, dan penguatan angkutan pengumpan seperti shuttle dan angkutan wisata,” tegasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
