Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis hasil kajian kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada pada Senin (20/10/2025). Berdasarkan kajian tersebut, Prasasti memberikan peringkat “Cukup Baik” atau Acceptable terhadap capaian kabinet Merah Putih sepanjang 2024–2025.
Kajian ini menjadi refleksi atas arah kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional berdasarkan RPJMN 2025–2029. Penilaian dilakukan terhadap empat pilar utama, yaitu Ekonomi dan Industrialisasi, Transformasi SDM, Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya, serta Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
“Secara keseluruhan, pencapaian pemerintah hingga tahun pertama kami nilai cukup baik. Sejumlah inisiatif menunjukkan kemajuan berarti, namun implementasi dan koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat,” ujar Nila Marita, Executive Director Prasasti, dalam pembukaan kajian tersebut.
Pilar sosial sektor dengan kinerja cukup baik
Berdasarkan hasil kajian Prasasti, pilar sosial menjadi salah satu sektor dengan kinerja “Cukup Baik” (Acceptable). Prasasti menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas tingkat kemiskinan, memperkuat peran ekonomi kreatif, dan meningkatkan kesetaraan gender.
Tetapi masih ada tantangan yang muncul dalam hal integrasi data sosial dan efektivitas penyaluran bantuan. Transparansi program sosial juga perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih tepat sasaran.
“Pemerintah telah menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah berikutnya adalah memastikan intervensi sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan melalui integrasi data dan sistem pengawasan digital,” jelas Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti.
Rekomendasi lembaga tersebut menekankan pentingnya memperkuat basis data sosial terintegrasi, pengendalian inflasi pangan, serta penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri pengolahan.
“Integrasi penuh basis data sosial, agar penerima bantuan lebih akurat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Bidang Polhukam juga cukup baik
Prasasti juga memberikan nilai cukup baik dalam bidang polhukam. Mereka mencatat adanya kemajuan dalam arah reformasi hukum dan birokrasi. Meski demikian, penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan check and balance dinilai masih perlu ditingkatkan agar reformasi berjalan efektif.
“Digitalisasi tata kelola adalah fondasi reformasi birokrasi. Sistem berbasis data dapat memperkuat akuntabilitas dan mempercepat pelayanan publik,” ujar Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti.
Prasasti menekankan perlunya integrasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM hukum, serta investasi di keamanan siber untuk memperkuat stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Pengawasan berbasis hasil (result-based monitoring) guna mengurangi proses administratif yang berbelit. Perencanaan kebijakan bertahap (milestone-based) agar transisi dan kesinambungan kebijakan dapat terukur,” ucapnya.
Pilar ekonomi, industrialisasi, dan transformasi SDM
Pada sektor ekonomi dan transformasi SDM, Prasasti memberikan catatan “Perlu Perbaikan” (Developing). Walau arahnya dinilai sudah tepat, terutama dalam pembangunan kawasan industri, food estate, dan program Makan Bergizi Gratis—implementasi di lapangan dinilai belum merata.
Prasasti merekomendasikan penyusunan standar nasional pelaksanaan MBG, pelibatan UMKM lokal sebagai penyedia pangan, serta integrasi sistem pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi agar transformasi SDM berjalan sebagai satu ekosistem terpadu.
“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga efektivitas pelaksanaan di lapangan. Reformasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar dunia usaha dapat tumbuh lebih cepat,” tutur Piter Abdullah.
Prasasti berharap Kajian yang dirilis bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan program prioritas nasional di tahun kedua pemerintahan.
“Kami berharap kajian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat budaya evaluasi dan umpan balik konstruktif, agar kebijakan publik terus berkembang, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
