Pada Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara, Jakarta. Politikus Partai Golkar ini menggantikan posisi menteri sebelumnya, Abdul Kadir Karding.
Jabatan ini menjadi babak baru dalam karir Mukhtarudin, yang dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia politik, birokrasi, dan juga akademis.
Rekam Jejak Politik dan Pendidikan
Mukhtarudin lahir di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada 6 September 1964. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kampung halamannya, ia melanjutkan studi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, dan meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada 1988.
Sebelum terjun ke dunia politik, Mukhtarudin memulai kariernya sebagai birokrat.
Ia pernah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dari 1990 hingga 2002, dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Promosi di Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Selain itu, ia juga sempat aktif sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nusantara.
Karier politiknya dimulai di Partai Golkar, yang membawanya tiga kali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Periode pertama adalah 2004-2009, kemudian berlanjut pada periode 2019-2024, dan terakhir 2024-2029.
Di parlemen, ia pernah bertugas di beberapa komisi, termasuk Komisi VI dan Komisi VII, serta terakhir di Komisi XII yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi.
Di dalam tubuh Partai Golkar sendiri, Mukhtarudin juga memegang berbagai posisi strategis, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, seperti Wakil Ketua DPD II Golkar Kobar, Wakil Ketua Korbid Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan, hingga Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial di DPP Partai Golkar.
Pengalaman yang Relevan untuk P2MI
Meski sebagian besar karier politiknya berfokus pada sektor energi dan investasi, pengalaman Mukhtarudin sebagai ASN di Departemen Tenaga Kerja selama 12 tahun dinilai bisa memberikan pemahaman yang kuat tentang isu-isu ketenagakerjaan.
Latar belakang ini diharapkan dapat menjadi modal penting untuk mengemban tugas barunya di P2MI.
Pengalamannya sebagai legislator selama tiga periode juga membekalinya dengan pemahaman mendalam tentang perumusan kebijakan dan pengawasan, yang diharapkan bisa memastikan perlindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
