Industri manufaktur Indonesia kembali menunjukkan performa impresif pada triwulan II tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,60 persen (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12 persen.
Namun, di balik capaian ini, terdapat tantangan dan perdebatan seputar indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja industri, serta perlunya kebijakan yang benar-benar pro-manufaktur agar pertumbuhan ini bisa berkelanjutan, atau bahkan melesat lebih tinggi.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjawab kritik dari sejumlah ekonom yang membandingkan data pertumbuhan industri manufaktur versi BPS dengan PMI (Purchasing Managers’ Index) versi S&P Global.
“Bahwa angka pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri manufaktur yang dirilis oleh BPS sudah akurat. Hal ini tervalidasi melalui hasil IKI Kemenperin dan PMI BI yang menyatakan bahwa industri manufaktur selama kuarta II 2025 selalu di atas level 50 atau berada dalam fase ekspansif,” jelas Febri Hendri Antoni Arief, Juru Bicara Kemenperin, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi.
IKI pada Juli 2025 tercatat sebesar 52,89, naik 1,05 poin dibandingkan bulan sebelumnya, dan naik 0,49 poin dibandingkan Juli tahun lalu. Ini menandakan adanya optimisme yang stabil di kalangan pelaku industri.
Pertumbuhan Bukan Sekadar Angka
Kemenperin menekankan bahwa pertumbuhan industri manufaktur tidak hanya terlihat dari data statistik, tetapi juga tercermin dari aktivitas langsung di lapangan. Pada semester I 2025, sebanyak 1.641 perusahaan telah melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru melalui SIINas dengan total nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.
“Dampak langsung dari ekspansi industri ini adalah penyerapan tenaga kerja baru yang diperkirakan mencapai 303.000 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK),” tegas Febri.
Selain itu, kontribusi sektor pengolahan nonmigas terhadap PDB juga meningkat dari 16,72 persen pada kuartal II 2024 menjadi 16,92 persen pada periode yang sama tahun ini.
Melaju Lebih Kencang dengan Kebijakan Pro Industri
Meski capaian saat ini sudah cukup tinggi, Kemenperin meyakini pertumbuhan manufaktur bisa jauh lebih tinggi lagi, asalkan pemerintah konsisten menerapkan kebijakan yang pro terhadap industri.
“Dengan kebijakan yang kurang mendukung manufaktur saja sudah mencapai pertumbuhan 5,60 persen. Apalagi jika kebijakan yang pro industri diberlakukan, tentu pertumbuhan manufaktur melesat jauh lebih tinggi lagi,” terang Febri.
Kebijakan strategis yang dimaksud antara lain:
- Pengendalian impor produk jadi
- Pengalihan pelabuhan masuk produk jadi ke pelabuhan di kawasan Indonesia Timur
- Kemudahan pasokan bahan baku seperti gas industri
- Pengurangan kuota produk industri dari Kawasan Berikat yang masuk ke pasar domestik
Langkah-langkah ini dinilai penting untuk menciptakan iklim industri yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.
IKI vs PMI: Mana yang Lebih Representatif?
Menanggapi perbedaan antara IKI dan PMI manufaktur versi S&P Global, Kemenperin menegaskan bahwa IKI jauh lebih akurat dan representatif untuk kebijakan nasional.
Alasannya, jumlah responden IKI lebih banyak dan mencakup 23 subsektor manufaktur, dibandingkan PMI Global yang hanya berdasarkan sekitar 500 perusahaan industri.
“IKI diolah oleh pakar statistik IPB dan divalidasi oleh ekonom UI. Kami melengkapi dengan data IKI ekspor dan domestik, serta analisis yang mendalam terhadap tren dan tantangan aktual di lapangan,” papar Febri.
IKI mengukur lebih banyak aspek penting seperti produksi, permintaan domestik dan ekspor, utilisasi kapasitas, ketenagakerjaan, dan ekspektasi bisnis.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
